PALOPO — Pemerintah kota Palopo saat ini tengah menyiasati minimnya anggaran di tengah naiknya iuran BPJS Kesehatan per 1 Januari 2020.
Naiknya BPJS Kesehatan 100 persen membuat pemkot memangkas anggaran setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di angka 20 persen untuk tahun anggaran 2020 mendatang.
Pemkot membutuhkan anggaran sekitar Rp30 miliar untuk menalangi kenaikan itu. Imbasnya, ribuan tenaga non ASN akan dirumahkan.
“Berdasarkan hasil pembahasan dengan TAPD, pemkot Palopo akan mengurangi tenaga honorer atau sukarela yang ada di OPD. Jumlahnya sekitar 2 ribuan,” kata Anggota Komisi I, Megawati saat rapat pembahasan APBD 2020 dengan BKPSDM di komisi I, Jumat (15/11/2019).
Menanggapi hal itu, kepala BKPSDM Farid Kasim Judas mengaku belum mengetahui adanya rencana pengurangan itu.
FKJ sapaan akrabnya mengatakan, tenaga non ASN yang ada di berbagai OPD itu tak perlu dikurangi.
“Saya sarankan jangan dikurangi, tapi honornya saja yang dirasionalkan. Kalau misalkan selama ini mereka terima, Rp400 ribu perbulan, bisa menjadi Rp200 atau Rp250 ribu,” kata FKJ.
“Kalau tenaga non ASN ini dikurangi, kasihan. Mau kerja di mana,” tambahnya. (asm)
