KUTIM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim) menggelar rapat dengar pendapat (RDP), Senin (10/6/2024). Rapat itu mengagendakan mendengarkan kendala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam penyerapan anggaran 2024.
Dalam rapat itu, tiga kepala OPD diundang DPRD Kutim. Mereka adalah Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), dan Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Perkim).
Hanya saja, dari tiga OPD, cuma Kepala Dispora yang hadir dalam RDP tersebut. Kepala Dinas Tarkim diwakili utusannya, sementara Kadis PUPR tak hadir.
Wakil Ketua II DPRD Kutim, Arfan menjelaskan ketidakhadiran dua kepala OPD yang diundang lantaran ada hal yang menghalangi mereka untuk hadir. Kepala Dinas Tarkim harus menghadiri kegiatan di Samarinda.
Sementara, Kepala PUPR Kutim sakit. Sehingga, dia tak dapat hadir dalam RDP tersebut. “Kalau Kadis Perkim saat ini ada di Samarinda, dalam kegiatan kerjaan di provinsi. Kalau Kadis PUPR katanya sakit,” kata Arfan.
Legislator Partai Nasdem itu juga mengungkapkan kendala yang dihadapi Dinas Perkim dalam penyerapan anggaran. Penyebab utamanya, karena adanya pergeseran anggaran yang memakan waktu hampir satu bulan.
“Alhamdulillah, informasinya tadi dari perwakilan Dinas Perkim bahwa habis lebaran program yang di rencanakan Dinas Perkim sudah bisa berjalan. Di Perkim ada kurang lebih 1000 paket yang di rencanakan,” paparnya.
Sementara itu, Wakil Ketua I DPRD Kutim Asti Mazar menegaskan pihaknya akan memanggil ulang Kadis PUPR. Pemanggilan itu dianggap penting bagi DPRD untuk menjelaskan kendala penyerapan anggaran di PUPR.
“Kita minta Dinas PUPR untuk pertemuan kembali dan harus dihadiri oleh kepala dinasnya langsung. Kami juga meminta Kadis PUPR membawa data-data yang diperlukan, untuk memberi jawaban terkait sejauh mana progres penyerapan anggaran yang dilakukan Dinas PUPR,” tegasnya.
Politisi Partai Golkar itu menjelaskan, DPRD juga ingin mengetahui progres Multiyears Contrac (MYC). Pasalnya, program tersebut menjadi pertanyaan banyak masyarakat.
“Kami akan minta Kadis PUPR untuk mempresentasikan progres MYC itu sudah sampai dimana. Karena ada 18 item pekerjaan MYC dan 6 lainnya menjadi sub bidang yang mengundang banyak pertanyaan-pertanyaan masyarakat,” terangnya.
Lebih lanjut, Ia menjelaskan bahwa rencana pemanggilan kembali Kadis PUPR akan diagendakan setelah Idul Adha.
“Proyek MYC ini tentunya jadi pertanyaan-pertanyaan media kan. Saya, Ketua DPRD, Wakil Ketua II dan bahkan anggota DPRD, juga mempertanyakan sudah sampai mana progresnya. Makanya kami sendiri belum bisa memberikan jawaban, karena Dinas PUPR belum memberikan data-data yang dibutuhkan,” imbuhnya.
Di pemanggilan keduanya itu, dia berharap, Kadis PUPR hadir dan memberikan merincikan progres MYC. (adv)
