PALOPO — Walikota Palopo, HM Judas Amir, menerima kunjungan kerja Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI), La Nyalla Mahmud Mattalitti, bersama rombongan, di Kantor Walikota Rabu, (12/2/2020).
Dalam pertemuan dan rapat kerja bersama ketua DPD RI itu, walikota Palopo, menyampaikan pesan atau aspirasi agar mendapat perhatian khusus oleh DPD RI. Pesan ini kata Judas Amir, sangat penting dan diharapkan bisa terealisasi.
Pertama kata Wali Kota Palopo, yakni penegerian Universitas Andi Djemma (Unanda).
“Pernah saya serahkan langsung berkas Universitas Andi Djemma ini ke Kemendagri tahun 2016. Saat itu kami sudah dijanji, namun sampai kini belum berhasil,” ujarnya.
Pesan kedua Walikota Palopo yakni berharap adanya dukungan Ketua DPD RI akan status IAIN Palopo menjadi Universitas Islam Negeri.
“Kami menyadari sektor pendidikan dan pengembangan SDM menjadi pendukung penting dalam mendorong kesejahteraan masyarakat. Olehnya itu, kami berharap penegerian Unanda atau Universitas Andi Djemma dan IAIN menjadi Universitas Islam Negeri bisa segera terwujud,” katanya.
Revitalisasi kawasan Islamic Centre di Kelurahan Takkala, menjadi pesan walikota palopo selanjutnya.
Walikota berharap, kawasan islamic center menjadi pusat kajian dan pengembangan kebudayaan islam terbesar di Tana luwu.
Selanjutnya, pengembangan technopark di kelurahan Salubattang yang akan menjadi menjadi pusat riset komoditas Sagu, juga revitalisasi dan pemanfaatan gedung kesenian Palopo (kelurahan lagaligo) untuk menjadi pusat pengembangan ekonomi kreatif Palopo.
Khusus pengembangan ekonomi kreatif yang berbasis Usaha Kecil dan Usaha Menengah (UMKM), Wali Kota Palopo berharap agar adanya pendampingan secara menyeluruh dan terukur.
Pada kesempatan itu juga, walikota Palopo menyampaikan bahwa terkait pelestarian hutan lindung kawasan Battang dan Battang Barat. Wali Kota Palopo merasa khawatir akan sekelompok oknum yang ingin mengelolah kawasan hutan lindung di Palopo sebagai kawasan wisata.
“Palopo kedepan kami ragu karena hutan lindung diatas selalu saja ada oknum dari kehutanan provinsi yang bekerjasama dengan kelompok tani tertentu ingin membuka dan mengelola lahan hutan lindung. Pemkot Palopo berharap ada bantuan dari kementerian agar jangan sampai orang-orang oknum yang kurang memperhatikan akibat dari menganggu hutan lindung,” ujarnya.
Rapat kerja di ruang rapat pimpinan lantai III kantor walikota Palopo itu, selain dihadiri walikota, Ketua DPD RI bersama rombongan, dihadiri pula wakil walikota palopo, unsur forkopomda palopo, sekda, asisten, pimpinn OPD dan camat lingkup pemkot Palopo. (hms)
