PALOPO– Tarik ulur Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPRD Palopo masih alot. Informasi dihimpun, ada fraksi yang belum menuntaskan pembagian anggotanya untuk di plot di beberapa AKD.
Molornya penetapan AKD ini membuat kinerja anggota DPRD terbatas. Salah satu yang mendesak ialah pembahasan APBD tahun anggaran 2020.
“Belum ada jadwal paripurna penetapan AKD,” kata Sekretaris DPRD Palopo, Amirullah Yuni.
Padahal, anggota DPRD Palopo memiliki batas waktu hingga 30 November 2019 mendatang untuk mengesahkan APBD 2020. Tinggal menghitung hari, kalaupun dibahas, tentunya dibahas secara maraton.
Aturan batas waktu pengesahan APBD 2020 ini tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
DPRD Palopo termasuk walikota terancam tak digaji 6 bulan jika APBD 2020 belum juga sah hingga 30 November 2019. (asm)
