LUTRA — Pelaksanaan Reformasi Birokrasi PMPRB dan Zona Integritas lingkup pemerintah Kabupaten Luwu Utara oleh kementrian PAN RB, Rabu 25 Mei 2022.
Kepala Bagian Organisasi, Muhammad Hadi mengatakan kegiatan tersebut sebagai tema yang dipilih dalam mengimplementasikan program perubahan ke-8 area yang di rencanakan melalui road map.
Perubahan terencana tersebut kemudian ditetapkan ke dalam beberapa kebijakan yang hampir setahun diterbitkan oleh pemerintah Namun demikian informasi teknis kebijakan yang harus diimplementasikan belum sepenuhnya dipahami sehingga terkadang terjadi pelambatan bahkan tidak terpenuhinya agenda-agenda reformasi birokrasi yang diamanatkan untuk dilaksanakan.
“Olehnya itu untuk mewujudkan Pemahaman dan pengetahuan yang sama, maka pemerintah kabupaten luwu utara melakukan upaya Penigkatan kapasitas aparatur melalui kegiatan coaching clinic Pelaksanaan reformasi birokrasi penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi dan zona integritas,” katanya.
“Kegiatan ini bertujuan untuk menciptakan perubahan yang terarah pada 8 area sehingga nantinya akan mendongkrak indek RP Luwu Utara. Peserta pada kegiatan ini sebanyak 64 orang yang terdiri dari para sekertaris perangkat daerah dan kecamatan para kepala sub bagian perencanaan atau pejabat yang menangani perencanaan atau pejabat yang ditunjuk menangani PMPRB beserta pejabat lainnya yang terkait,” tambahnya.
Sementara itu, Bupati Luwu Utara Indah Putri Indriani dalam sambutannya mengatakan kegiatan ini penting karena intinya bagaimana tatakelola pemerintahan bisa dikawal bersama-sama, bukan soal dana insentif saja tapi harapannya yang paling penting adalah dampaknya didalam penigkatan kualitas pelayanan publik.
“Secara umum reformasi birokrasi Dapat diartikan sebagai proses menata ulang mengubah atau memperbaiki dan menyempurnakan birokrasi agar menjadi lebih baik yang mencakup profesional bersih, efisien , efektif dan produktif. Dengan Pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik,” kata Indah.
“Target awalnya adalah penigkatan tatakelola di pemerintahan tapi Target maksimalnya adalah penigkatan kualitas pelayanan kepada masyrakat dan inti dari target itu adalah bagaimana masyarakat bisa sejahtera. Reformasi birokrasi di 8 area yang sudah kita tetapkan diharapkan betul-betul sudah dapat kita implementasikan,” sambung Indah.
“Kita berharap apa yang menjadi target pemerintah yaitu pemerintah yang profesional dengan membangun aparatur yang adaptif, berintegritas, bekinerja serta mambu mengemban misi, tugas dan fungsinya masing-masing secara bersih, efektif dan efesien dalam rangka meningkatkan pelayanan publik yang lebih baik bisa terlaksana dengan baik,” cetusnya.
Lanjut Indah, dalam catatan perjalanan reformasi birokrasi saat ini kita berada dalam road map periode ketiga 2020-2024. Pada tahap akhir ini reformasi birokrasi diharapkan menghasilkan karakter birokrasi yang berkelas dunia yang dicirikan dengan beberapa hal yaitu pelayanan publik yang semakin berkualitas serta tata kelola pemerintahan yang semakin efektif dan efisien.
“Saya berharap sekali lagi melalui kegiatan ini, ini bisa bertampak oleh Peningkatan tatakelola kita di pemerintahan. Ini komitmen yang kita bangun bersama,” tandasnya.
Turut hadir dalam kegiatan itu, Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan kebijakan dan evaluasi reformasi birokrasi, akuntabilitas aparatur dan pengawasan III Andi Rahadian S.H. LL.M, Pimpinan Tinggi pratama Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara. (*)
