Jakarta- Satu tahun berjalannya Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat hingga 20 Oktober 2025, program MBG telah menjangkau sebanyak 36.773.520 orang mencakup anak usia PAUD, siswa SD hingga SMA, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, Kamis (30/10/2025).
Dalam siaran pers pada (27/10), Kepala BGN, Dadan Hindayana menuturkan bahwa untuk mendukung pelaksanaan Program MBG ini, lebih dari 12.500 Satuan Pelayanan pemenuhan Gizi (SPPG) telah beroperasi diperiode yang sama di seluruh Indonesia.
“Capaian lebih dari 12.500 SPPG aktif ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memastikan Program MBG berjalan efektif dan merata. Capaian ini juga merupakan hasil kerjasama lintas sektor antara pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat pemerataan akses gizi di seluruh wilayah,” katanya.
“Setiap SPPG berperan penting sebagai dapur komunitas yang mengolah dan menyalurkan makanan bergizi dengan standar keamanan dan higienitas yang ketat,” tambah Dadan.
Dadan juga mengatakan bahwa, perluasan SPPG terus dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan daerag, terutama di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).
“Kami memastikan seluruh daerah memiliki akses setara terhadap layanan gizi. Prinsipnya, tidak boleh ada yang tertinggal dalam hal pemenuhan gizi,” tuturnya.
Menurut Dadan, momentum satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi penanda konsistensi pemerintah dalam memperkuat fondasi kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan gizi nasional.
“Program MBG merupakan salah satu inisiatif paling berdampak yang langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, terutama anak-anak dan kelompok rentan,” ucapnya.
Selain meningkatkan kualitas gizi masyarakat, lanjut Dadan, program ini terbukti dapat membuka lapangan kerja secara luas di berbagai daerah. “Banyak tenaga kerja terserap langsung di dapur SPPG, mulai dari juru masak, petugas distribusi, tenaga administrasi, hingga tenaga kebersihan,” ungkapnya.
Dadang menambahkan, selain membuka lapangan kerja, SPPG juga menghadirkan ribuan supplier bahan pangan dan logistik di tingkat lokal serta entrepreneur baru, terutama di sektor UMKM.
“Banyak pelaku usaha kecil kini menjadi bagian dari rantai pasok MBG mulai dari penyedia bahan pangan, bumbu, hingga pengemasan. Program MBG ini juga menumbuhkan ekosistem kewirausahaan baru. Kita lihat tumbuhnya pelaku usaha lokal yang sebelumnya tidak terlibat dalam sektor pangan, kini ikut berpartisipasi, baik sebagai supplier maupun penyedia jada pendukung lainnya,” bebernya.
“Selain itu, program ini juga memicu munculnya industri turunan, seperti produsen foof tray (ompreng), alat makan, peralatan dapur, serta rapid test untuk mendukung keamanan pangan. Industri-industri ini juga menjadi bagian penting dari keberlanjutan ekosistem MBG di masa mendatang,” tambah Dadang.
Sementara, Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayati menegaskan bahwa pihaknya terus memperkuat aspek regulasi, pembinaan, dan kimunikasi publik agar pelaksanaan program prioritas pemenuhan gizi nasional ini dapat berjalan sesuai ketentuan serta mendapat dukungan masyarakat.
“BGN memastikan seluruh pelaksanaan program di lapangan berpedoman pada regilasi yang jelas, transparan, dan akuntabel. Kami juga aktif melakukan pembinaan terhadap SPPG di daerah agar pengelolaan dapur dan distribusi makanan memenuhi standar keamanan pangan,” ujarnya.
Dalam aspek komunikasi publik, kata Hida, BGN terus berupaya menjaga keterbukaan informasi dan memperkuat partisipasi masyarakat.
“Kami membuka kanal pengaduan serta melakukan diseminasi informasi secara berkala untuk memastikan masyarakat dapat mengakses data, memahami tujuan program, dan ikut mengawasi pelaksanaannya. Kolaborasi publik menjadi kunci keberhasilan program MBG ini,” tandasnya. (*)
