PALOPO — Palopo Urban Forum menggelar diskusi publik dengan tema ‘Menimbang Urgensi Menara Payung’ yang dipusatkan di Sudut Kopi, Jumat (22/11/2019) malam lalu.
Pembangunan menara payung yang digadang-gadang akan menambah icon Palopo itu beberpa hari terkhir memang menuai pro dan kontra. Salah satu yang pro terhdap pembangunan menara itu ialah Herman Saputra.
Emmank sapaan akrab Bendahara KNPI Palopo itu mengaku sepakat dengan pembagunan menara payung yang terletak di kawasan pasar lama, kelurahan Batupasi kecamatan Wara Utara.
“Pembangunan menara akan menjadi sentra ekonomi baru di Kota Palopo, melanjutkan kesuksesan lapangan pancasila menjadi ruang publik dan ekonomi kreatif masyarakat,” jelas Emmank.
Tidak hanya itu, Emmank juga menyebut bukan menjadi tugas pemerintah untuk mencari keuntungan. Ia menganalogikan program Menara Payung dengan kebijakan BBM satu harga serta pembangunan infrastruktur strategis yang dilakukan oleh Presiden Jokowi yang juga dengan cara berutang. Menurutnya, pembayaran utang ini bisa dilakukan dengan cara efisiensi anggaran-anggaran di SKPD yang selama ini tidak begitu terasa manfaatnya.
Sebagai masyarakat, ia juga memberikan pendapat terkait terbukanya lapangan pekerjaan yang merupakan efek positif dari dibangunnya Menara Payung, sekaligus sebagi stimulus pertumbuhan perekonomian di Kota Palopo.
“Harapan kita, pemerintah dapat membuat program semacam “siapa mau kerja apa?”. Ini merupakan program yang sangat baik untuk memaksimalkan multiplayer effect dari pembangunan Menara Payung,” tegasnya.
Sementara itu, Amiruddin Akbar Fisu selaku pemantik jalannya diskusi menerjemahkan feasibility study (FS) dengan bahasa yang ringkas dan mudah dipahami oleh peserta.
Kata dia, dalam kajian FS, terdapat beberapa aspek seperti aspek hukum, tata ruang, aspek social budaya dan lain-lain. Namun kajian ekonomi dan finansial menjadi higlight di sesi Amir. Selaku praktisi dan akademisi di bidang pengembangan wilayah dan perencanaan, kesimpulan dari FS yang dibacanya menunjukkan hasil kajian finansial yang tidak layak, sedangkan justifikasi kelayakan ekonomi yang dikatakan layak hanya berdasarkan pada terbukanya lapangan pekerjaan saja.
Sebagai penanggap pertama, Syamsu Alam. Seorang ekonom dan Mantan Komisioner KPU memberikan tanggapan yang menarik. Menurutnya, pembangunan ini harus didukung untuk menopang perubahan kota Palopo menjadi kota jasa terkemuka. Konsep pembangunan ini adalah langkah yang tepat untuk mendukung akselerasi Kota Palopo sebagai tujuan utama di kawasan Hinterland Luwu Raya bahkan merambah Enrekang dan Sidrap sekaligus menunjang industry kreatif dan mengakomodir anak-anak muda Kota Palopo untuk berekspresi.
“Konsep Loan yang dilakukan oleh Pemkot bukanlah hal yang tabu. Hal ini juga dilakukan Presiden Soekarno ketikan membangun stadion GBK yang hasilnya bisa dinikmati sampai hari ini. Beliau menambahkan bahwa Kota Palopo hari ini membutuhkan landmark sebagai ciri khas Kota Palopo sebagi kota maju,” jelasnya.
Berbeda dengan pengurus AMAN wilayah Luwu Raya, Bata Manurun dengan tegas menolak rencana pembangunan Menara Payung di kawasan Lalebbata. Baginya, kerjasama dengan cara berutang ini merupakan kerjasama yang saling merugikan. Pemkot masih punya pekerjaan rumah lain yang perlu dituntas. (asm)
