MAKASSAR- Wakil Bupati Luwu, Muh. Dhevy Bijak Pawindu sekaligus Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) menyampaikan bahwa dalam dua tahun terakhir, Kabupaten Luwu mencatat penurunan prevalensi stunting yang signifikan, Rabu (07/10/2026).
Hal itu ia sampaikan setelah mengikuti Rapat Koordinasi dan Evaluasi TPPS Semester 1 Tahun 2026 yang berlangsung di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulawesi Selatan.
“Berdasarkan data pengukuran elektronik-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM), prevalensi stunting Luwu pada 2026 berada di angka 4,7 persen, turun sekitar 1,5 persen dibandingkan 2025 yang berada pada angka 6,2 persen,” kata Wakil Bupati Luwu.
Selain itu, Dhevy Bijak juga menyampaikan bahwa, capaian tersebut menjadi hasil dari kerja bersama pemerintah daerah dan seluruh pihak yang terlibat dalam intervensi percepatan penurunan stunting di Kabupaten Luwu.
“Data SSGI tahun 2024 itu Kabupaten Luwu berada di angka 23,6 persen, dan alhamdulillah di tahun 2026 ini daerah kita berada di angka 4,7 persen, ini merupakan penurunan luar biasa signifikan yang kita alami,” ujarnya.
Meski mengalami penurunan signifikan, Wabup Luwu menegaskan bahwa, capaian tersebut tidak boleh membuat pemerintah daerah berpuas diri. Menurut dia, penurunan stunting harus menjadi prioritas dengan memperkuat koordinasi, komunikasi, serta dukungan lintas sektor.
“Tentu ini menjadi kebanggaan yang harus disyukuri, namun sesuai dengan penyampaian Wakil Gubernur, kita tidak boleh jemawa, tidak boleh berbesar hati dan berbesar diri. Sebaliknya, kita harus terus semangat dalam menurunkan angka stunting di wilayah kita, dan ini yang menjadi prioritas pemerintah daerah,” tegasnya.
Sementara Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu, dr. Rosnawary di kesempatan itu menjelaskan bahwa penurunan stunting dilakuakn melalui intervensi yang melibatkan berbagai perangkat daerah dan sektor terkait.
“Intervensi tersebut antara lain program Genting dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberian Makanan Tambahan (PMT) penyuluhan melalui dana desa, bantuan pangan bagi balita gizi buruk dari sektor ketahanan pangan, serta dukungan Dinas Sosial melalui kepesertaan BPJS bagi bayi dan balita stunting,” terangnya.
Selain itu, lanjut dr. Rosnawary, Dinas Kesehatan juga melaksanakan PMT pemulihan berbahan dasar pangan lokal dan paket sehat.
“Sementara Dinas Perikanan menjalankan program gemar makan ikan, Dinas Pertanian melalui gerakan pangan murah dengan prioritas sasaran stunting, serta sektor pendidikan melalui dukungan aksi bergizi,” bebernya.
Intervensi lain, kata dr. Rosnawary, dilakukan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui program pendewasaan usia pernikahan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melalui penyediaan air bersih dan sanitasi layak.
“Sementara Kementerian Agama melalui pendidikan calon pengantin dan kerja sama dengan KUA terkait dokumen serta persyaratan pranikah. Sektor perumahan dan kawasan permukiman juga turut mendukung melalui pembangunan infrastruktur sanitasi dan peningkatan kualitas ruma tidak layak huni (RTLH),” tarang Kadis Kesehatan Kabupaten Luwu.
“Intervensi stunting lintas sektor lainnya juga dilaksanakan Tim Penggerak PKK Kabupaten Luwu yang gencar melaksanakan sosialisasi pencegahan stunting, pendampingan serta pemberian bantuan kepada bayi balita stunting. Keterlibatan pemerintah desa, kecamatan serta beberapa perusahaan juga menunjang upaya penurunan stunting di Kabupaten Luwu,” tandas dr. Rosnaawary.
Kegiatan itu dibuka oleh Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi. Dalam kesempatan itu ia memaparkan arah kebijakan dan penguatan komitmen lintas sektor dalam percepatan penurunan stunting di Sulawesi Selatan.
Selain itu, Wagub Sulsel juga memberikan insentif kepada daerah yang dihadiri langsung oleh Ketua TPPS bersama Kepala OPD pengampu sebagai bentuk dukungan terhadap komitmen percepatan penurunan stunting.
Sementara Prof. Veni Hadju di kesempatan yang sama memaparkan tentang strategi percepatan penurunan stunting, termasuk pembelajaran dan tantangan yang akan dihadapi.
Rapat koordinasi itu sendiri digelar untuk memperkuat koordinasi dan sinergi pelaksanaan percepatan penurunan stunting di Sulawesi Selatan sekaligus mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan percepatan penurunan stunting selama Semester I Tahun 2026. (*)
