Warga Palopo Sorot Bantuan Sosial tak Tepat Sasaran, DPRD : Kami Juga Temukan

  • Whatsapp
Komisi I saat menerima aspirasi warga, Senin (8/6/2020)
9

PALOPO — Sejumlah masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Penanganan Covid-19 (Komas PPC 19) Kota Palopo
mendatangi gedung DPRD Palopo Senin (8/6/2020).

Dalam aksinya yang dipimpin Yertin Ratu itu, mereka menyoroti bantuan sosial di tengah pandemi covid-19 yang tidak tepat sasaran. Ada yang berhak tapi tidak menerima bantuan. Begitupun sebaliknya.

Bacaan Lainnya

Mereka juga meminta untuk dilakukan audit pengadaan bantuan untuk masyarakat serta meminta DPRD untuk membentuk pansus untuk memaksimalkan fungsi pengawasan DPRD.

Menanggapi hal itu, anggota Komisi I, Misbahuddin mengatakan apa yang disampaikan pembawa aspirasi adalah benar. “Apa yang disampaikan merupakan fakta di lapangan, kami juga temukan langsung di konstituen,” kata politisi PKB itu didampingi rekannya, Jabir dan Baharman.

Misbahuddin menjelaskan, tim penanganan Covid-19 kota Palopo juga tak bisa menghindari hal ini. “Kita sudah rapat dengan tim gugus tugas, mereka khususnya Dinas Sosial ini berlindung di persoalan pendataan,” sebutnya.

Lanjut Misba, Dinas Sosial mengakui hanya menerima data mentah dari kelurahan yang sumbernya dari RT/RW. “Mereka (Dinas Sosial) mengatakan posisinya hanya menerima data dari bahwah. Harusnya, ada musyawarah untuk menentukan penerima bantuan,” jelasnya.

“Asumsi saya, musyawarah ini tidak dilakukan. Sehingga mungkin pendataan yang dilakukan RT/RW bisa saja mengandung unsur like dan dislike. Atau hanya dicatat saja tanpa kroscek. Terbukti, di DPRD Palopo ada ASN yang menerima BST kemarin. Beruntung dia punya kesadaran untuk mengembalikan,” tambah Misbahuddin.

Misbah juga heran masih banyak warga yang teriak belum mendapat bantuan. Padahal kata dia jika berdasarkan data BPS dengan jumlah KK penerima bantuan, itu lebih. “Bahkan orang kaya pun juga akan dapat. Tapi faktanya di lapangan tidak demeikian,” sebutnya lagi.

Pihaknya akan menjadwalkan untuk memanggil instansi terkait untuk membahas hal ini. “Kita juga harus hadirkan camat dan lurah serta perwakilan RT/RW. Kalau Dinas Sosial saja, masalah ini tidak akan selesai,” tandas Misba. (asm)

Pos terkait