PALOPO — Kondisi asrama mahasiswa yang berada di Yogyakarta kondisinya terbengkalai, tidak laik huni. Aset Pemkot Palopo itu tak lagi dihuni oleh mahasiswa.
Hal itu terungkap dalam rapat gabungan komisi DPRD Palopo yang berlangsung di Komisi C, Senin (13/1/2025).
Menurut Kepala BPKAD Palopo, Raodatul Jannah mengatakan aset yang dibeli Pemkot senilai Rp385 juta tahun 2006 itu dulunya digunakan oleh mahasiswa Kota Palopo yang menempuh pendidikan di Yogyakarta.
“Terakhir saya ke sana tahun 2022, kondisinya memang tidak laik huni. Saat itu, listrik dan air sudah di cabut,” jelas Raodah.
“Waktu itu saya bilang begini, ini jangan dibiarkan. Pintu juga terbuka begitu saja. Ada 3 kamar, hanya kamar depan bisa di huni. Butuh Rp300 juta untuk rehab bangunannya,” sambung Raodah.
Raodah yang saat itu masih menjabat Kepala Bappeda juga mengupayakan agar aset itu di balik nama atas nama Pemkot.
“Saat ini sertifikatnya masih atas nama pengembang, kita sudah komunikasi notaris Riscadamayanti agar balik nama. Kami tinggal tunggu waktu untuk ke sana bersama notaris,” beber Raodah.
Menanggapi hal itu, Ketua Komisi C Taming M Somba mengatakan, jika kondisinya demikian, pihaknya mengajukan jika sebaiknya aset itu dijual saja, tukar guling atau renovasi. Perlu dikaji mana yang lebih efisien dan efektif.
“Kalau mau dijual, tidak usah balik nama. Jangan sampai dengan kondisi bangunan sekarang lalu balik nama butuh anggaran besar juga, daripada di renovasi ada baiknya juga dijual untuk beli yang layak. Asrama ini harus tetap ada,” jelas politisi Gerindra itu.
Anggota Komisi C lainnya, Bata Manurun mengaku sudah pernah berkunjung ke Yogyakarta dan mendengar keluhan mahasiswa untuk pengadaan asrama.
“Mereka waktu itu harap ada asrama dari Pemda yang ada di Luwu Raya. Ini kita sudah ada, kita mengabaikan aset yang ada di sana. Di lain sisi, ada anak-anak kita di sana yang butuh tempat tinggal. Kita harus berkunjung ke sana melihat langsung kondisi dan berdiskusi dengan mahasiswa di sana,” sebut politisi Demokrat itu.
Hal senada juga disampaikan anggota komisi C, Umar. Legislator NasDem itu mengaku perihatin karena sejak tahun 2006 aset itu belum atas nama Pemkot Palopo.
“Di Yogyakarta, dari tahun ke tahun banyak anak Palopo kuliah di sana. Mereka butuh tempat, namun ternyata keberadaan asrama ini tidak laik lagi. Kalau misalkan di jual, dipindahkan ke tempat lain atau tukar guling bisa juga, sangat bermanfaat jika tetap ada, kita perbaiki. Tidak menutup kemungkinan alumni Jogja ini dapat kembali berkontribusi untuk kota Palopo,” jelasnya.
Tidak hanya itu, selain aset di Yogyakarta, aset Pemkot Palopo di daerah lain juga memperihatinkan.
“Jangankan di Yogyakarta yang jauh di luar pulau Jawa, di Makassar saja banyak aset yang tidak tertangani dengan baik. Saya jalan di Makassar, beberapa aset yang dulunya menjadi pusat kegiatan mahasiswa, sekarang tidak,” bebernya.
” Ironinya bukan lagi mahasiswa yang tinggal di sana tapi orang yang tidak ada kaitannya dengan Kota Palopo. Saya sarankan pemerintah harus aktif terkait pengelolaan aset ini. Harus berperan aktif agar persoalan aset ini bisa terselesaikan dengan baik,” tandas Umar.
Hadir juga dalam rapat itu, anggota DPRD Palopo, Chairil Natsir, Andi Muh Tazar, Cendrana Saputra Martani, Chandra Ishak, Siliwadi, Aldy Aldrial, Awaluddin, Elizabeth hingga Alfri Jamil. Dari eksekutif hadir PJ Sekda, Ilham Hamid dan Kabag Umum, Asran Muhajir. (*)
