MAKASSAR- Melalui tautan resmi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) http:/t.kemenkeu.go.id/APBNSulsel2026, Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan merilis kinerja Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN) regional Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2026 periode sampai dengann 31 Maret 2026, Kamis (07/05/2026).
Dikutip dari tautan tersebut, pelaksanaan APBN sampai dengan 31 Maret 2026 di Provinsi Sulawesi Selatan tercermin dalam realisasi Belanja Negara sebesar Rp12,76 triliun, tumbuh 9,92% dibanding tahun 2025.
Manfaat APBN di tengah dinamika ekonomi global, APBN hadir sebagai penopang utama perekonomian di Sulawesi Selatan. Dengan peran APBN yang responsif dan berkelanjutan, perekonimian Sulsel tetap tumbuh dan terkendali.
Rilis resmi tersebut menjelaskan bahwa, kinerja APBN Angin Mamiri Penerimaan Negara berupa Pajak-Kinerja Perpajakan s.d 31 Maret 2026 mencapai Rp2,34 triliun atau 16,31% dari target Rp14,37 triliun.
Rincian dari penerimaan perpajakan tersebut yaitu Pajak Penghasilan (PPh) sebesar Rp.1,21 triliun, Pajak Pertambahan Nilai dan PPnBM sebesar Rp1,27 triliun, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar Rp18,43 miliar, serta Pajak Lainnya sebesar (-Rp159 miliar).
Realisasi penerimaan Kepabeanan dan Cukai s.d 31 Maret 2026 mencapai Rp52,43 triliun atau 14,04% dari target Rp373,43 miliar yang terdiri dari Bea Masuk sebesar Rp30,89 miliar, Bea Keluar sebesar Rp10,74 miliar, dan Sukai sebesar Rp10,80 miliar.
Untuk realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) hingga 31 Maret 2026, terealisasi sebesar Rp956,83 miliar atau 26,03% dari target Rp3,68 triliun yang berasal dari PNBP Badan Layanan Umum (BLU) sebesar Rp648,43 miliar dan PNBP Lainnya sebesar Rp308,41 miliar.
Disektor Belanja Negara, Belanja Pemerintah Pusat (BPP) di Sulsel s.d 31 Maret 2026 telah terealisasi sebesar Rp4,71 triliun atau 18,96% dari pagu Rp24,85 triliun. Dimana belanja ini terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan belanja bantuan sosial.
Rincian BPP yaitu Belanja Pegawai terealisasi sebesar Rp3,19 triliun atau 27,65% dari pagu Rp11,53% triliun yang digunakan untuk pembayaran gaki dan tunjangan 50 ribu TNI/Polri, 14 ribu Dosen/Guru, 35 ribu PNS dan 9 ribu PPPK.
Belanja barang terealisasi sebesar Rp1,16 trilun atau 12,39% dari pagu Rp9,37 triliun yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi serta layanan perkantoran pada 727 satuan kerja di 49 kementerian/lembaga di Sulawesi Selatan.
Sementaara belanja modal terealisasi sebesar Rp356,94 miliar atau 9,10% dari pagu Rp3,92% triliun yang digunakan untuk preservasi Jalan dan Jembatan watampone-Pompanua-Tarumpakae, preservasi Jalan dan dan Jembatan Batas Kota Makassar-Maros, Batas Kabupaten Pangkep, dan Maros-Batas Kabupaten Bone.
Selain itu, realisasi belanja modal tersebut juga digunakan untuk pembangunan Terminal Tipe A Songka Palopo. Untuk belanja sosial berupa asistensi rehabilitasi sosial untuk kelompok rentan, penyandang disabilitas, anak-anak, lanjut usia, dan korban penyalahgunaan Napza dan ODHIV telah terealisasi sebesar Rp4,28 miliar atau 17,12% dari pagu Rp25 miliar.
Untuk Belanja Transfer Ke Daerah (TKD) di Sulsel s.d 31 Maret 2026 terealisasi sebesar Rp8,05 triliun atau 30,07% dari pagu Rp26,77 triliun.
Seberan TKD ini relative merata antar kabupaten/kota. Dimana hampir seluruh kabupaten/kota menunjukkan realisasi yang cukup signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa penyaluran TKD berjalan di seluruh wilayah, tidak terpusat pada wilayah tertentu.
Sementara Dana Bagi Hasil yang memiliki pagu sebesar Rp434,54 miliar terlah terealisasi sebesar Rp59,09 miliar atau 13,60%. Dana Bagi Hasil ini digunakan untuk peningkatan infrastruktur publik, dukungan pendidikan daerah, dan pemberdayaan ekonomi lokal.
Dana Alokasi Umum (DAU) per 31 Maret 2026 telah terealisasi sebesar Rp5,81 triliun atau 32,19% dari pagu sebesar Rp18,06 triliun. Realisasi ini digunakan untuk belanja bidang pendidikan dan kesehatan, pembayaran gaji PPPK, dan pendanaan kelurahan.
Untik Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dengan pagu sebesar Rp290,58 miliar s.d 31 Maret 2026 belum terealisasi. DAK Fisik ini nantinya akan digunakan untuk rehabilitasi ruang kelas sekolah dasar dan menengah, fasilitas kesehatan masyarakat, serta pembangunan jalan lokal.
Selain itu, Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik dengan pagu sebesar Rp6,26 triliun telah terealisasi sebesar Rp2,02 triliun atau 32,34%. DAK Nonfisik ini digunakanuntuk BOK, Puskesmas, BOS Pendidikan, Tunjangan Profesi Guru, serta Tambahan Penghasilan ASN Daerah (Tamsil).
Selain itu, Dana Desa dengan pagu Rp1,72 triliun telah terealisasi sebesar Rp151,85 miliar atau 8,82% yang digunakan untuk mendukung Koperasi Merah Putih, program ketahanan pangan, penanganan stunting dan kesehatan dasar, Program Kampung Iklim (PROKLIM), serta pemberdayaan masyarakat.
Dalam rilis Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan juga membahas tentang Tematik Belanja Pemerintah Pusat di Sulawesi Selatan hingga 31 Maret 2026 yang telah terealisasi yaiut;
- Fungsi Pelayanan Umum sebesar Rp8,24 triliun;
- Fungsi Pendidikan sebesar Rp1,35 triliun;
- Fungsi Ketertiban dan Keamanan sebesar Rp1,07 triliun;
- Fungsi Pertahanan sebesar Rp929,81 miliar;
- Fungsi Ekonomi sebesar Rp410,74 miliar;
- Fungsi Kesehatan sebesar Rp387,70 miliar;
- Fungsi Agama sebesar Rp171,91 miliar;
- Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum sebesar Rp107,81 miliar;
- Fungsi Perlindungan Lingkungan Hidup sebesar Rp79,37 miliar;
- Fungsi Perlindungan Sosial sebesar Rp16,72 miliar
Sementara Belanja Pemerintah Pusat yang Berdampak langsung ke Daerah sampai dengan 31 Maret 2026 diantaranya;
- Penyaluran Program Makan Bergizi Gratis kepada 1.982.676 penerima manfaat melalui 751 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di 24 kabupaten/kota;
- Penguatan Koperasi Merah Putih melalui 1.289 gerai koperasi aktif, 3.041 koperasi dengan akun Simkopdes Merah Putih, serta 246 permohonan proposal bisnis;
- Realisasi 16 Sekolah Rakyat dari target 15 sekolah dengan dukungan anggaran pada Satuan Kerja Pelaksana Prasarana Strategis Sulawesi Selatan;
- Bidang Ketahanan Pangan yang menghasilkan produksi padi sebanyak 5.399.174 ton pada 1.038.230 hektar sawah;
- Penyaluran Kredit Usaha (KUR) sebesar Rp4,22 triliun kepada 61.116 debitur dengan subsidi bunga sebesar Rp371,71 miliar pada sektor pertanian, perdagangan, real estate, dan sektor lainnya; dan
- Penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk 3.198 unit rumah senilai Rp399,55 miliar.
Sehingga Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan menyimpulkan;
- Kinerja APBN terus berperan sebagai penopang utama stabilitas ekonomi, menjaga momentum pertumbungan di tengah ketidakpastian global. Pendapatan Negara tercatat sebesar Rp3,35 trilun atau 18,20% dari target, dengan penerimaan perpajakan yang didominasi oleh PPh dan PPNB yang mencapai Rp2,49 triliun. Sementara itu, pada komponen PNBP, penerimaan BLU menjadi contributor utama dengan realisasi sebesar Rp648,43 miliar.
- Realisasi belanja Negara mencapai Rp12,76 triliun atau 24,72% dari pagu, diamanfaatkan untuk menjaga daya tahan ekonomi dan memastikan keberlanjutan pelayanan publik.
- Transfer ke Daerah mencapai Rp8,05 triliun atau 30,07% yang didominasi oleh penyaluran DAU sebesar Rp5,81 triliun, memberikan ruang fiscal yang lebih kuat bagi daerah untuk menjaga stabilitas ekonomi lokal.
- Penyaluran KUR mencapai Rp4,22 triliun dengan subsidi bunga sebesar Rp371,72 miliar yang didominasi oleh sektor pertanian dan perdagangan serta terkonsentrasi di Kota Makassar, sehingga memperkuat kapasistas pelaku usaha dalam menghadapo tekanan eksternal sekaligus menjaga keberlangsungan aktivitas ekonomi.
- Berbapai program pemerintah terus berjalan dan memberikan dampak nayata bagi kesejahteraan masyarakat, Makan Bergizi Gratis dengan 1,98 juta penerima, pendirian 1.289 Gerai Koperasi Merah Putih Aktif, penyaluran FLPP 3.198 unit rumah senilai Rp399,55 miliar (2025, produksi 5.399.174 tin pagi untuk program Ketahanan Pangan, dan realisasi 16 Sekolah Rakyat.
Dengan demikian, APBN melalui belanja yang adaptif serta penyaluran transfer dan pembiayaan yang terarah telah menunjukan peran sebagai instrument utama dalam meredam dampak ketidakpastian global sekaligus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan dan menjadi fondasi penting dalam memperkuat ketahanan ekonimi daerah. (**)
