PALOPO — Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Muhammadiyah (UM) Palopo menggelar dialog publik dengan tema “Penyesuaian Harga BBM, Problem Atau Solusi.
Dialog publik yang menghadirkan walikota dan kapolres itu digelar di Upstreet Cafe, Selasa (6/9/2022) malam.
Walikota Palopo, HM Judas dalam kesempatan itu mengatakan dialog merupakan hal yang positif, bahkan sebuah solusi melalui saran masukan antara pemerintah kota dan mahasiswa, tentang adanya penyesuaian harga BBM bersubsidi.
Menurutnya, penyesuaian harga BBM bersubsidi sebagai imbauan penting untuk dipahami, dan yang paling ditegaskan adalah penggunaan BBM bersubsidi itu harus benar-benar tepat sasaran.
Wali Kota menambahkan bahwa penyesuaian harga BBM, perlu diketahui bersama telah melalui perencanaan dan pertimbangan sehingga tujuannya demi kebaikan bersama.
“Dalam menyikapi kenaikan atau penyesuaian harga BBM, saya berharap agar teman-teman mahasiswa tidak menyikapinya secara berlebihan, mari kita bersama-sama menyikapinya dengan pemikiran yang baik untuk kebaikan bersama,” kata Walikota.
Melalui kesempatan itu juga, walikota berharap, dengan adanya dialog ini bersama-sama akan mengerti dan paham posisi pemerintah daerah, yang menjadi tangung jawab pemerintah daerah ialah, meneruskan, memberikan pemahaman kepada masyarakat khususnya masyarakat Kota Palopo dengan adanya kenaikan atau penyesuaian harga BBM yang ada sekarang ini.
“Saya mengajak mahasiswa bersama-sama menjadi kontrol sosial, sehingga penyaluran BBM bersubsidi dan penyaluran bantuannya terlaksana dengan baik dan tepat sasaran,” harap walikota.
Sementara itu, Kapolres Kota Palopo, AKBP Muh Yusuf Usman dalam kesempatan itu juga menambahkan dan menjelaskan, bahwa pemerintah beserta jajaran TNI/Polri, akan mengawal dan mengawasi penuh pendistribusian BBM bersubsidi, di tiap SPBU di kabupaten/kota, dan penyaluran bantuan agar tepat sasaran sehingga ada tindakan tegas bagi pelanggar.
Ia juga mengutip, dari sumber kementerian keuangan untuk tahun 2022, subsidi BBM nilainya 502,4 Triliun, di mana subsidi tersebut, belum tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan, untuk itu perlu dialokasikan untuk membangun rumah sakit skala menengah, puskesmas, juga pembangunan sekolah dasar, dan lain-lain.
“Informasi dari sumber Kemenkeu, maka perlu diadakan penyesuaian harga kenaikan BBM seperti sekarang ini, adapun program bantalan sosialnya ialah Bantuan Tunai Langsung (BLT) dengan nilai 12,40 triliun dengan sasaran 20,65 Juta keluarga penerima manfaat, juga Bantuan Supsidi Upah (BSU) dengan nilai 9.60 triliun dengan sasaran 16 Juta pekerja dengan upah atau gaji maksimal 3,5 Juta,” jelasnya.
“Itu semua adalaha data yang disampaikan oleh Kemenkeu kepada presiden dan disampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia, dan dalam pelaksanaannya mari bersama-sama kita kawal,” tambah kapolres.
Ia juga berharap, pendistribusian BBM bersubsidi dapat terlaksana dengan baik, dan tidak disalahgunakan.
Hadir juga dalam dialog tersebut akademisi Universitas Muhammadiyah, Sapar dan Direktur Nusantara Riset Afrianto Nurdin. (rls)
