LUWU- Pemerintah Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu merespon cepat pemberitaan di portal media Ritmee.co.id yang tayang pada Kamis 8 Oktober dengan link url:https://ritmee.co.id/rumah-tak-layak-huni-di-tengah-kemajuan-pembangunan-potret-kemiskinan-di-daerah-dengan-tag-line-bangkit-lebih-cepat/ , Jumat (09/10/2026).
“Saya ucapkan terimakasi kepada insan pers yang telah memberikan Gambaran terhadap kondisi rumah dari keluarga Nirwana. Kondisi ini memang cukup memprihatinkan,” ucap Camat Belopa, Latif Muh. Abduh.
Lokasi rumah yang ditempati oleh Nirwana dan keluarganya itu berada di Lingkungan Batumurrung, Kelurahan Senga, Kecamatan Belopa. Sebagai respon positif, Pemerintah Kecamatan Belopa turun langsung untuk meninjau rumah tak layak huni tersebut.
“Begitu mendapatkan informasi tersebut, kami langsung menyikapi dengan mengambil sejumlah langkah, diantaranya menginstruksikan Kasi Ekbang dan staf untuk turun langsung melakukan verifikasi kondisi rumah serta meminta melengkapi dokumen KK, KTP dan data pendukung lainnya,” kata Camat Belopa.
“Kami juga menindaklanjuti hasil verifikasi dengan berkoordinasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Luwu selaku OPD teknis untuk mendapatkan intervensi melalui program RTLH sesuai ketentuan, Bahkan surat resmi telah kami buat dan sesegera mungkin kami sampaikan. Disamping itu kami juga berkoordinasi ke pihak PLN Cabang Belopa untuk melihat kemungkinan dukungan sosial, bahkan kami mencoba menghubungi mitra pihak ketiga untuk memberikan bantuan stimulant,” tambah Latif Abduh.
Latif juga mengatakan, pihaknya telah melakukan penelusuran apakah benar Keluarga Nirwana tidak mendapatkan sentuhan perhatian dari pemerintah, namun fakta yang ditemukan Ibu Nirwana mendapatkan bantuan sosial sesuai yang tertera pada Data SIKS Kemensos, dimana tercatat sebagai penerima Bansos pada Desil 3 dengan total bantuan sebesar Rp 3,6 juta.
“Ibu Nirwana dan keluarga mendapatkan perhatian dari Pemerintah, diantaranya menerima bantuan Sembako senilai Rp. 1,8 juta, menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) senilai Rp1,8 juta, tercatat aktif sebagai peserta PBI-JKN. PKH Ibu Nirwana pada bulan Juli-September 2026 tercatat Rp600 Ribu dan sudah bertransaksi. Demikian pula bantuan Sembako Juli-September 2026 tercatat sebesar Rp600 Ribu dengan status sukses/top up,” beber Latif.
Latif menambahkan, dalam pemberitaan yang menyatakan Ibu Nirwana dan keluarga adalah potret kemiskinan yang terjadi di Kabupaten Luwu, hal itu memang sebuah realitas yang terjadi. Kendati demikian perlu diluruskan opini yang mengaitkan dengan tagline ‘Bangkit Lebih Cepat’.
“Saya kira dalam pemberitaan kita tidak boleh tendensius dan memberi opini negatif yang menghubungkan soal kemiskinan dan tagline pembangunan Pemda. Setiap daerah tentu ada visi misi pembangunan yang diletakkan secara ideal sebagai sebuah cita-cita dan semangat melakoni pembangunan. Demikian pula Kabupaten Luwu yang dipimpin Bupati Luwu Bapak Patahudding dan Wakil Bupati Luwu Muh. Dhevy Bijak Pawindu,”kata Latif.
Camat Belopa menjelaskan bahwa, kemiskinan adalah sebuah permasalahan yang tidak bisa dilihat satu sisi, apalagi jika dihubungkan dengan tagline pembangunan. Kemiskinan merupakan permasalahan multidimensi yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk akumulasi dari permasalahan puluhan tahun, dimana satu periode kepemimpinan mungkin belum cukup untuk mengatasinya mengingat segala keterbatasan kewenangan
“Bapak Bupati Luwu selalu memberikan atensi dan arahan kepada kami para camat, lurah/kepala desa agar tanggap terhadap kondisi masyarakat, beliau meminta fungsi koordinasi pemerintahan harus berjalan serta beliau selalu menekankan segera membantu masyarakat sesuai kewenangan dan program yang tersedia” Kata Latif Muh Abduh
Terakhir Latif menambahkan, pemberitaan mengenai kondisi masyarakat tidak semata-mata dipandang sebagai kritik, tetapi juga sebagai informasi dan momentum bagi pemerintah untuk bergerak lebih cepat, melakukan pengecekan lapangan, memperkuat koordinasi dan mencari solusi yang tepat.
“Prinsip kami, ketika ada persoalan masyarakat yang muncul, jangan menunggu. Kita cek, kita koordinasikan dan kita tindak lanjuti sesuai kewenangan. Pemerintah harus hadir dan memastikan setiap informasi yang menyangkut kebutuhan masyarakat mendapatkan respons,” tegasnya (Realese)
