DPRD Palopo Setujui APBD 2023 Dibahas Lebih Lanjut

PALOPO- Secara maraton DPRD Kota Palopo, Senin (24/10/2022), menggelar tiga agenda sidang paripurna, masing-masing rapat penyerahan ranperda APBD TA 2023, rapat pandangan umum fraksi-fraksi terhadap ranperda APBD, dan rapat jawaban Walikota atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap ranperda APBD.

Pada rapat yang dipimpin Wakil Ketua I DPRD Palopo, Abd Salam SH, didampingi Wakil Ketua II, Irvan Majid ST, 5 fraksi di DPRD yaitu; Fraksi Nasdem, Fraksi Golkar, Fraksi Gerindra, Fraksi PDI-P, dan Fraksi Demokrat, menyetujui ranperda APBD pokok 2023 itu lanjut dibahas di tingkat banggar dan komisi-komisi.

Bacaan Lainnya

Fraksi Demokrat melalui jurubicaranya, Cendrana Saputra Martani, menyampaikan saran agar TPP ASN Palopo dinormalkan kembali mengingat PAD sudah normal dibanding tahun sebelumnya. “Pasca pandemi Covid-19, perekonomian mulai pulih. Target PAD tahun depan, juga sudah perlu dinaikkan dari tahun sebelumnya,” kata Cendrana.

Selanjutnya, Fraksi Demokrat mengusulkan Pemkot Palopo memprioritaskan belanja bantuan sosial dan kebutuhan UMKM untuk memperkuat pemulihan ekonomi. Terkait banjir, Fraksi Demokrat meminta Pemkot melaksanakan kegiatan normalisasi sungai maupun pemeliharaan/perbaikan saluran drainase. Usulan ini, paling banyak diterima DPRD saat melakukan reses dan temu konstituen.

“Di saat pembahasan tingkat Banggar, diharapkan TPAD Palopo lebih proaktif mengingat kebijakan-kebijakan yang akan ditetapkan nantinya mutlak atas hasil kesepakatan bersama antara eksekutif dan legislatif,” tandas Cendrana.

Jurubicara PDI-P, Jabir, menekankan orientasi belanja untuk pemenuhan keperluan masyarakat, mesti menjadi prioritas dibanding belanja kebutuhan birokrasi. Jabir mengemukakan, pemenuhan hak dasar masyarakat itu mencakup bidang kesehatan, pendidikan, pembangunan infrastruktur khususnya penanganan banjir wajib menjadi prioritas utama di 2023. Di samping itu, Fraksi PDI-P mengharapkan Pemkot tegas menyikapi proyek infrastruktur yang berjalan stagnan.

“APBD 2023 merupakan mata rantai dari APBD tahun sebelumnya. Untuk itu, kami merekomendasikan potongan TPP ASN sebesar 30% di 2021 kiranya dikembalikan seperti semula. Kami minta, TPAD lebih tanggap dan cermat saat pembahasan,” tukas Jabir.

Adapun pandangan umum Fraksi Nasdem dibacakan, Herawati Masdin, Fraksi Gerindra dibacakan,Nureny, dan Fraksi Golkar dibacakan, Muh Mahdi.

Diterimanya ranperda APBD 2023 guna dibahas di tingkat komisi dan banggar, direspons baik Walikota Palopo, HM Judas Amir, ia menyampaikan sekarang ini 95% warga Palopo tercover program BPJS Kesehatan.

Sebelum rapat ditutup, anggota DPRD dari PAN, Herawati Masdin, sempat melayangkan interupsi. Ia mengharapkan, Walikota segera memerintahkan Dinas PUPR mengerahkan alat berat excavator ke Telluwanua tepatnya di Jembatan Miring, permintaan normalisasi sungai itu sesuai usulan warga yang siang tadi melancarkan aksi demo terkait masalah penanganan banjir. Sebelum mengikuti paripurna, Herawati sempat menemui para pendemo yang berunjukrasa di jalur trans Sulawesi–, Telluwanua.











Pos terkait