Pemkab Lutim Kelola Tiga Blok Tambang Nikel, 15 Ribu Tenaga Kerja Bakal Terbuka

H. Budiman dan Akbar Andi Leluasa.

LUTIM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Luwu Timur (Lutim) akhirnya dapat mengelola tiga blok tambang nikel.

Hak kelola tambang tersebut, kini telah dibagi. Tiga blok ini sebelumnya telah dilelang Kementerian ESDM.

Bacaan Lainnya

Tiga blok tambang itu yakni, Pongkeru, Linoe Utara dan Bulubalang. Dari lelang tersebut, BUMN PT Antam menang di blok pongkeru seluas 4.252 hektar.

Sementara PT Sulsel Citra Indonesia (Perseroda Sulsel) menang di Lingke Utara 943 hektar serta di Bulubalang seluas 1.665 hektar.

Hak pengelolaan blok Pongkeru lebih dulu dibagi pada 13 September lalu. Sesuai aturan, Jika lelang dimenangkan BUMN maka ada hak 10 persen saham untuk daerah lokasi tambang.

“Sebenarnya 10 persen, tapi pak Gubernur mengusahakan agar kami dapat 45 persen dan dibagi dengan daerah,” jelas Plt Direktur PT SCI Machmud Achmad di Rujab Gubernur Sulsel.

Hasil kesepakatannya PT Antam bersama PT SCI dan Luwu Timur Gemilang mengelola tambang nikel pongkeru.

PT Antam pun memiliki saham mayoritas sebesar 55 persen. PT SCI sendiri mendapat saham 18 Persen dan Luwu Timur Gemilang 27 persen.

Memorandum of Understanding (MoU) pembentukan perusahaan patungan pun sudah dilakukan saat itu juga.

Sementara terbaru ini, saham untuk blok tambang Lingke Utara dan Bulubalang akhirnya dibagi di Rujab Gubernur Sulsel pada Rabu (25/9/2024).

PT SCI menggandeng PT Ifishdeco Jaya Makmur untuk mengelola tambang nikel di Lingke Utara.

Pemprov Sulsel bersama Pemkab Lutim memiliki akumulasi saham diangka 51 persen, dan 49 persen milik PT Ifishdeco. Sedangkan di Bulubalang, PT SCI menggandeng PT Aneka Mineral Nasional.

Pembagian sahamnya pun serupa, Pemprov Sulsel dan Pemkab Lutim memiliki akumulasi 51 persen. Sisanya dibagikan ke PT Aneka Mineral Nasional.

Dengan mekanisme perusahaan patungan pada pengelolaan tiap blok, maka kini ada 3 perusahaan patungan

“Jadi Pemprov memiliki tiga ada perusahaan baru untuk mengelola blok tambang. Inilah sejarah baik bagi pemerintah Sulawesi Selatan dan semoga menjadi berkah bagi seluruh masyarakat Sulawesi Selatan,” kata Prof Zudan.

Usai menyepakati pembagian saham maka pengelolaan tambang nikel di Lutim kini sudah bisa dilakukan.

Sementara Bupati Luwu Timur, Budiman dalam beberapa kesempatan mengungkapkan, jika pengelolaan tiga blok di Pongkeru ini nantinya tidak hanya memberikan kontribusi yang besar untuk APBD, namun juga akan berdampak pada penyerapan tenaga kerja.

“Untuk blok Pongkeru, itu akan menyerap sebanyak 15 ribu tenaga kerja,” ujarnya.

Dia juga menegaskan, jika APBD Luwu Timur dalam tiga tahun kepemimpinannya cukup meningkat pesat. Sehingga pemerintah bisa leluasa dalam mengelola program yang pro terhadap rakyat.

“Ini bukan janji, jika APBD kita dikelola oleh orang baik maka akan memberikan dampak yang baik terhadap pembangunan daerah,” jelasnya.

“Jangankan Rp 2 miliar, alokasi dana BKK ke desa bisa kita tingkatkan hingga Rp 3 miliar. Begitupun di sektor pertanian dan perikanan, yang alokasi anggarannya telah kita tingkatkan,” pungkasnya. (*)





Pos terkait