MASAMBA- Jadi narasumber dalam Rapat Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Risiko Bencana, Bupati Luwu Utara, Andi Abdullah Rahim memaparkan arah dan kebijakan Pemda Luwu Utara yang “mengawinkan” dua isu krusil dan strategis, Rabu (15/07/2026).
Dalam forum yang digelar oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Kedeputian Bidang Sistem dan Strategi melalui Direktorat Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana Bupati Andi Rahim menjelaskan tentang dua isu krusial yang “dikawinkan” oleh Pemda Luwu Utara.
“Dua isu krusial dan strategis yang ‘dikawinkan’ yakni Pengurangan Risiko Bencana (PRB) dan Penguatan Ketahanan Pangan. Penanganan bencana yang komprehensif dan berkelanjutan sangat penting dilakukan,” katanya dalam forum tersebut yang berlangsung di Grand Travello, Bekasi, Jawa Barat pada Senin (13/07/2026).
Ia menjelaskan bahwa, salah satu terobosan yang diusulkan adalah pemanfaatan sempadan sungai sebagai bentang alami, sekaligis sumber pangan.
“Kami berharap di sepanjang tanggul sungai, ada sekitar 3.000 hektar lahan sempadan yang dapat ditanami vegetasi produktif seperti kelapa, aren, sagu, serta nipa,” terang Bupati Luwu Utara.
Menurut dia, tanaman tersebut tidak hanya berfungsi memperkuat strukrtur tanggul, namun juga memiliki ekonomi tinggi bagi masyarakat.
“Strategi mitigasi bencana ini diharapkan mampu menagan laju erosi dan luapan air sungai, sekaligus mendongkrak komoditas pangan lokal yang menjadi pilar ekonomi warga daerah Kabupaten Luwu,” ungkap Andi Rahim.
Selain membahas vegatasi tanggul, forum tersebut juga ditargetkan mampu merumuskan isu-isu strategi untuk melahirkan Masterplan Pengelolaan Banjir di Kabupaten Luwu Utara.
“Penyelesaian masalah bajir tidak dapat dilakukan secara parsial. Namun juga diperlukan adanya pembagian kewenangan yang jelas dan terukur di setiap lini pemerintahan, mulai dari tingkat kabupaten, provinsi, hingga ke pusat,” tegas Bupati Luwu Utara.
“Dimana masterplan ini akan memuat klister penanganan yang terbagi tiga tahap yakni jangka pendek, yang fokus pada tanggap darurat dan perbaikan infrastruktur kritis, jangka menengah fokus pada normalisasi sunga dan penguatan vegetasi sempadan, serta jangka Panjang yang berfokus pada pembangunan infrastruktur pengendalian banjir skala besar yang masuk skala prioritas nasional,” tambahnya.
Melalui kolaborasi multi-sektor in, rekomendasi kebijakan yang dihasilkan diharapkan tak hanya menjadi dokumen di atas kertas saja, namun juga menjadi panduan taktis yang segera dieksekusi demi melindungi masyarakat Kabupaten Luwu Utara dari ancaman bencana banjir di masa depan.
Pertemuan tersebut terlihat semakin berbobot dengan hadirnya berbagai Kementerian dan kelembagaan terkait. Selain dari Pemda Luwu Utara dan BNPB-RI selaku penyelenggara, rapat tersebut juga dihadiro oleh Kementerian Pertanian, Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang, BMKG, BPBD Sulsel, BPBD Luwu Utara, dan Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Utara. (**)
