LUWU- Program bantuan bedah rumah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) mendapat kritikan dan dinilai tidak mencerminkan berkeadilan, Selasa (05/05/2026).
Kritikan dan penilaian buruk terkait program itu datang dari Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Luwu, Andi Mammang saat mengikuti rapat dengan pendapat (RDP) terkait bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di ruang Komisi III DPRD Luwu, Senin (04/05/2026) kemarin.
“Bantuan bedah rumah RTLH yang selama ini berjalan lebih banyak menyasar wilayah daratan, sementara daerah pegunungan seperti Kecamatan Latimojong dan Bastem justru tidak tersentu,” kritik Andi Mammang dalam RDP tersebut.
Dalam RDP itu, Andi Mammang juga membeberkan data yang menunjukkan bahwa, batuan bedah rumah baik dari pusat, provinsi, maupun kabupaten tidak ada satupun titik bantuan di wilayah Latimojong dan Bastem.
“Kalau seperti ini, letak keadilan pembangunannya dimana?,” tagas Politisi Gerindra itu.
Selain itu, Ia juga menduga bahwa, data yang digunakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) hanya berdasarkan usulan tanpa verifikasi kondisi riil di lapangan.
“Padahal, di wilayah Latimojong dan Bastem masih banyak rumah yang tidak layak huni, seharusnya pemerintah daerah dapat mengintervensi wilayah tersebut jika memang bantuan dari pusat maupun provinsi tidak terjangkau,” kata Andi Mammang.
“Dimana komitmen kita terhadap pemerataan pembangunan? Saya sendiri merasa prihatin dengan tidak adanya alokasi bantuan untuk dua kecamatan tersebut, sementara di wilayah daratan terdapat lebih dari satu titik penerima bantuan,” tambahnya.
Andi Mammang juga menegaskan bahwa, ia tidak bermaksuk untuk mengintervensi, namun ia mengaku iba melihat data penerima bantuan dimana seolah-olah Latimojong dan Bastem sudah tidak memiliki RTLH lagi.
“Kedua wilayah tersebut berhak mendapatkan perhatian yang sama, namun dibedakan sebab kondisi geografisnya yang masuk di wilayah pegunungan,” tuturnya.
Terakhir, Andi Mammang juga mempertanyakan soal Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) Dinas Perkim yang lagi-lagi tidak ada alokasi ataupun anggaran yang dialokasikan untuk dua kecamatan tersebut.
“Saya liat dalam RKA Dinas Perkim tidak ada pembangunan di sana, program bantuan seperti ini lagi-lagi tidak menyentuh dua wilayah tersebut,” tandasnya.
Adapun bantuan bedah rumah di Kabupaten Luwu bersumber dari APBD yaitu sebanyak 11 unit rumah, 10 unit bantuan dari Provinsi, dan 99 unit yang anggarannya bersumber dari Pemerintah Pusat. (*)
