PALOPO — Pemerintah Kota (Pemkot) Palopo mulai menyiapkan langkah tegas untuk memaksa aparatur sipil negara (ASN) taat membayar pajak kendaraan bermotor. Salah satu opsi yang disiapkan adalah menahan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi ASN yang kedapatan menunggak pajak kendaraan.
Rencana tersebut disampaikan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Palopo, Zulkifli, saat mengikuti rapat prognosis atau evaluasi kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bersama Komisi C DPRD Kota Palopo, Senin (24/8/2026).
Zulkifli mengatakan, pihaknya akan menerbitkan surat edaran yang ditujukan kepada seluruh ASN di lingkungan Pemkot Palopo.
“Kita akan buatkan surat edaran ke ASN. Kita tidak bayar TPP-nya kalau pajak kendaraannya tidak dibayar,” tegas Zulkifli.
Menurut bekas Pj Sekda Palopo tersebut, kebijakan itu merupakan bagian dari strategi Bapenda untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari sektor pajak kendaraan bermotor.
Untuk memastikan penerapannya tepat sasaran, Bapenda Palopo akan berkoordinasi dengan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Palopo guna memperoleh data kendaraan milik ASN yang masih memiliki tunggakan pajak.
“Kita sudah komunikasi ke Samsat. Termasuk juga BPK, ini akan segera kita terapkan,” jelasnya.
Realisasi PAD Jadi Sorotan
Rencana pengetatan terhadap ASN tersebut muncul di tengah sorotan DPRD Palopo terhadap realisasi PAD yang dinilai masih belum maksimal.
Ketua Komisi C DPRD Kota Palopo, Taming M Somba, yang memimpin rapat, mengapresiasi langkah Bapenda untuk menggali dan mengoptimalkan potensi penerimaan daerah.
Namun, politisi Partai Gerindra itu juga menyoroti masih lemahnya realisasi target PAD Bapenda Palopo hingga 21 Agustus 2026.
Taming meminta Bapenda tidak hanya menyasar ASN, tetapi juga mengejar seluruh sumber PAD yang masih berpotensi meningkatkan pendapatan daerah.
Salah satunya sektor pajak hotel. Ia menilai masih terdapat hotel di Palopo yang belum menunjukkan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
“Kalau perlu yang tidak taat bayar pajak itu dipasangi stiker. Bahwa misalkan hotel ini belum bayar pajak. Mulai dari hotel yang skala kecil maupun besar,” pinta Taming.
Ia menegaskan, optimalisasi PAD harus dilakukan secara menyeluruh dan tidak boleh berhenti pada kelompok wajib pajak tertentu. (*)
