PALOPO — Penjabat walikota Palopo, Firmanza menyerahkan ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2024 kepada DPRD Kota Palopo dalam rapat paripurna yang digelar Kamis (12/6/2025).
Usai diserahkan kepada ketua DPRD Darwis, kemudian dilanjutkan dengan rapat paripurna pandangan umum fraksi-fraksi terhadap ranperda tersebut. Dari lima fraksi yang ada di DPRD Palopo, hanya fraksi Demokrat yang tidak memberikan pandangan umum. Sementara fraksi lainnya seperti NasDem disampaikan langsung oleh Chairil Natsir, Fraksi Golkar disampaikan Bastam, fraksi PDIP disampaikan Jabir dan fraksi Gerindra disampaikan langsung oleh Nureni.
Pada umumnya semua fraksi menyampaikan apresiasi atas pengelolaan keuangan pemkot Palopo yang telah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Namun mereka juga menyarankan agar potensi PAD ditingkatkan dan meminimalisir adanya kebocoran pendapatan.
Dalam sambutannya, Firmanza mengungkapkan bahwa laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024 Pemerintah Kota Palopo telah melalui audit BPK RI dan dan hasilnya Palopo kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam pengelolaan keuangan daerah.
Ia menyampaikan apresiasi atas masukan dan saran dari seluruh fraksi sebagai bentuk kemitraan dan sinergi yang kuat antara legislatif dan eksekutif dalam membangun kota palopo.
Menurutnya, seluruh tanggapan dan pertanyaan yang disampaikan oleh fraksi-fraksi akan diperhatikan untuk dijadikan bahan perbaikan ke depan. Hal ini dipandang sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan anggaran daerah. (*)
