Luwu Utara– Meski jumlah penduduk miskin di Kabupaten Luwu Utara cukup tinggi, yakni mencapai 36 ribu jiwa atau 11,24 persen pada tahun 2024, Pemerintah di daerah tersebut justeru berhasil mencatat tren penurunan angka kemiskinan yang signifikan sejak tahun 2022 hingga 2025, Selasa (17/02/2026).
Capaian ini mengantarkan Luwu Utara keluar dari zona tiga besar dengan daerah termiskin di Provinsi Sulawesi Selatan, sejak dipimpin oleh Bupati Andi Abdullah Rahim yang baru menjabat selama satu tahun.
“Salah satu kunci utama pengentasan kemiskinan di Luwu Utara ialah dengan menggenjot pembangunan infrastruktur jalan, khususnya di wilayah 3T, yakni terpencil, terisolir, dan tertinggal seperti Rongkong, Seko, dan Rampi,” tegas Bupati Luwu Utara, Andi Abdullah Rahim.
Menurut Bupati Luwu Utara, konektivitas antarwilayah sangat penting untuk membuka akses ekonomi dan mengurangi kemiskinan ekstrem di daerah pegunungan tersebut.
“Sekitar 61,36 persen kemiskinan di Kabupaten Luwu Utara disumbangkan oleh daerah pegunungan, dan persoalan utamanya ialah akses jalan,” terangnya saat audiensi dengan Bappenas dan PB Taskin.
Saat audiens, Andi Rahim juga membeberkan bahwa, tanpa akses jalan yang memadai, potensi komoditas unggulan dari wilayah terpencil sulit dipasarkan dengan harga kompetitif.
“Kondisi ini menyebabkan harga bahan bangunan dan kebututhan pokok dibeberapa wilayah menjadi mahal serta biaya transportasi cukup tinggi, sehingga berdampak negative bagi perekonomian masyarakat,” bebernya.
Menurut data dari buku “Luwu Utara Dalam Angka” yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Luwu Utara, lanjut Andi Rahim, angka kemiskinan tertinggi terjadi pada tahun 2021 dengan persentase 13,59 persen.
“Lonjakan angka kemiskinan pada tahun 2021 ini dipengaruhi oleh pandemic COVID-19 dan bencana banjir bandang yang terjadi pada tahun 2020. Sehingga di tahun 2022 menjadi titik balik dengan penurunan angka kemiskinan menjadi 13,22 persen, kemudian turun lagi menjadi 12,66 persen pada tahun 2023,” katanya.
“Tren prositif ini kemudian berlanjut hingga tahun 2024 dengan angka kemiskinan terendah sejak Kabupaten Luwu Utara terbentuk pada tahun 1999,” tambah Bupati Andi Rahim.
Kendati demikian, tambah Andi Rahim, angka kemiskinan 11,24 persen masih dianggap cukup tinggi oleh pemerintah daerah, sehingga program pengentasan kemiskinan terus diperkuat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang lebih baik di masa mendatan. (*)
