ACEH- Ribuan relawan dan tenaga kesehatan bergerak senyap di tengah sisa lumpur banjir bandang dan longsor yang masih menyelimuti sejumlah wilayah di Aceh, menembus medan sulit untuk memastikan negara hadir hingga ke wilayah paling terisolir melalui pelayanan kesehatan yang terus terjaga, Jumat (09/01/2026).
Di Kabupaten Pidie Jaya misalnya, salah satu daerah yang terdampak banjir bandang, dimana pelayanan kesehatan di wilayah itu sempat terkendala disebabkan akses jalan desa yang masih dipenuhi lumpur. Ambulance yang membawa dokter relawan dari Kementerian Kesehatan sempat mogok saat melintas di jalur Kecamatan Meurah Dua.
Namun dengan segala keterbatasan itu, tidak menghentikan pelayanan kesehatan. Kepala Dinas Kesehatan dan KB Kabuapten Pidie Jaya, Edy Azwar, mengatakan bahwa tenaga medis tetap melanjutkan tugas mereka dengan memanfaatkan kendaraan milik warga setempat.
“Agar tenaga medis dapat segera bertugas di lapangan dan pelayanan tetap dilanjutkan, mereka memanfaatkan kendaraan milik warga setempat,” ujarnya.
Edy menambahkan bahwa, sejak hari pertama bencana, penanganan medis di Pidie Jaya melibatkan 77 relawan kesehatan dari berbagai organisasi serta 646 tanaga kesehatan daerah.
“Mereka berjibaku membersihkan dasulitas layanan kesehatan, menyelamatkan alat-alat medis dan obat-obatan yang tersisa, menyalakan listrik hingga penyediaan air bersih,” ucapnya.
Dengan dukungan pemerintah pusat dan para donator, Edy memastikan ketersediaan obat-obatan dalam kondisi aman.
“Ketersediaan obat-obatan hingga saat ini dalam kondisi aman, dan ini berkat dukungan pemerintah pusat dan para donatur,” tuturnya.
Dedikasi tim kesehatan juga terlihat di Wilayah pedalaman Kabupaten Aceh Tengah, tepatnya di Kampung Burlah, Kecamatan Ketol. Akses jalan di wilayah itu terputus akibat bajir bandang dan longsor.
Sehingga untuk menjangkau warga di wilayah itu, tim Emergency Medical Team (EMT) Dinas Kesehatan Aceh harus menggunakan tali sling untuk melintasi medan eksrem.
Ketua Tim 1 EMT Terpadu Health Emergency Operation Center (HEOC) Aceh Tangah, Muhammad Jamil dalam laporannya mengungkapkan bahwa, pelayanan kesehatan di wilayah itu dipusatkan di Polindes Burlah.
“Layanan kesehatan di Polindes Burlah mencakup pemeriksana dan pengobatan umum, penyuluhan kesehatan, trauma healing bagi anak-anak dan ibu-ibu pengungsi hingga kunjungan rumah bagi pasien dengan kondisi khusus,” katanya.
“Satu pasien dengan kondisi Hernia Nucleus Pulposus (HNP) telah dirujuk ke RSUD Datu Beru untuk mendapatkan penanganan lanjutan,” tambah Jamil.
Gerak cepat tim kesehatan pemerintah Aceh ini mampu menangani puluhan ribu warga. Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Aceh sekaligus Ketua HEOC, Ferdiyus mengakatan, hingga 6 Januari 2026, sebanyak 23.293 masyarkat terdampak telah mendapatkan layanan kesehatan dari tim EMT.
“Penyakit yang paling banyak ditangani masih didomunasi Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA), penyakit kulit, hipertensi, serta gangguan pencernaan. Untuk mendukung layanan tersebut, Dinas Kesehatan Aceh telah mengarahkan 2.916 personel gabungan relawan dan EMT yang disebar di 12 kabupaten/kota terdampak,” ungkapnya.
Ferdiyus menjelaskan bahwa, personel tersebut terdiri atas dokter spesialis, dokter umum, dan dokter gigi, pewarat, bidan tenaga gizi, tenaga kesehatan lingkungan, serta tenaga pendukung nonkesehatan.
“Bagi jajaran Dinkes dan EMT Aceh, pelayanan kesehatan harus tetap berjalan meskipun akses terbatas dan kondisi medan yang berat. Selain pelayanan kuratif, Dinkes Aceh juga memperkuat surveilans penyakit yang berpotensi Kejadian Luar Biasa (KLB) seperti diare, influenza like illness (ILI), serta penyakit menular lainnya melakui langkah pencegahan dan edukasi kesehatan,” terangnya.
Ia menambahkan bahwa, dukungan utama tentunya datang dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Sejak banjir dan longsor Sumatra terjadi akhir November silam, Kemenkes fokus pada pemulihan layanan operasional kesehatan.
“Langkah yang ditempuh yaitu meliputi pendataan kondisi fasilitas kesehatan, pemenuhan kebutuhan, relokasi atau pembangunan kembali fasilitas, serta pengaktifan kembali layanan di rumah sakit dan puskesmas,” ungkap Ferdiyus.
Sementara Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan bahwa, banjir dan longsor tersebut menyebabkan banyak fasilitas kesehatan dan ambulance yang mengalami kerusakan.
“Sejak dua pekan lalu, kerjasama dengan Daihatsu, Asta, Kia, daan Isuzu semuanya monitor dan diminta untuk datang ke lokasi. Jadi mobil-mobil yang sudah beroperasi sekarang, selain motor-motor, tentunya ambulance juga,’ kata Budi dalam konferensi pers bersama BNPN di Jakarta pada Rabu (07/01).
Menkes menjelaskan, bahwa dari 204 ambulance yang rusak, sebanyak 85 unit telah diperbaiki dan kembali difungsikan untuk pelayanan kesehatan.
“Untuk puskesmas di dalam gedung yang layanannya belum dapat beroperasi itu ada empat, yakni di Lokop (Aceh Timut), Jambur Lak Lak (Aceh Tenggara), Rusip Antara (Aceh Tengah), dan Peusang (Bireuen),” bebernya.
“Meski demikian, layanan tetap berjalan, kami telah menyiapkan relokasi serta pembangunan puskesmas moduler, sekaligus memenuhi kebutuhan air bersih melalui pemasangan sumur bor. Dari 77 sumur bor yang dibutuhkan, 13 unit telah terpasang, 16 unit dalam pengerjaan, dan 48 unit telah dijadwalkan,” tambah Menkes Budi.
Dari sisi relawan, dari data Health Emergency Operation Center (HEOC), sejak 27 November 2025 hingga 13 Januari 2026 mendatang, sebanyak 4.061 relawan mendaftar untuk membantu layanan kesehatan di berbagai daerah terdampak bencana di Sumatra.
“Relawan ini berasal dari berbagai institusi, mulai dari Medecins Sans Frontieres (MSF), rumah sakit, organisasi profesi, fakultas kedokteran, hingga politeknik kesehatan,” ungkap Menkes.
Melalui HEOC, lanjut Budi, Kementerian Kesehatan telah mengatur penempatan dan rotasi relawan agar layanan kesehatan tetap tersedia dan secara merata. Menurut Menkes, setiap gelombang pengiriman relawan juga menyertakan 30-35 psikolog klinis untuk mendukung kesehatan jiwa masyarakat terdampak.
“Tidak semuanya masalah fisik, ada juga yang secara mental mengalami trauma, kehilangan keluarga, dan itu juga harus kita tangani dengan sebaik-baiknya,” tutur Budi Gunadi Sadikin.
HEOC sendiri tambah Menkes dibentuk sejak hari pertama bencana dengan tujuan sebagai pusat kendali kebutuhan tenaga kesehatan dan distribusi relawan.
“Saat ini layanan kesehatan di Aceh diberikan melalui 309 puskesmas, 23 rumah sakit pemerintah, serta 377 pos kesehatan yang manjangkau 1008 pos pengungsian,” tandasnya.
Sementara Kepala Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan, Agus Jamaludin menegaskan bahwa koordinasi intensif ini menjadi kunci agar layanan kesehatan tidak terputus.
“Kami mengerahkan seluruh potensi tenaga medis dan terus memantau distribusi relawan agar bantuan menjangkau setiap daerah sesuai dengan kebutuhannya,” katanya.
Badan Nasional Penanggulanan Bencana (BNPB) turut memberikan apresiasi atas koordinasi intensif yang telah tebangun. Selaku Koordinator bencana Sumatra, Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan (Pusdatin) BNPB, Abdul Muhari menilai, cepatnya respons kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Kesehatan sebagai bentuk nyata kehadiran negara.
“Ini wujud dari apa yang selalu disampaikan oleh Presiden, bahwa negara hadir dan ingin mempercepat seluruh upaya pemulihan disemua aspek,” ujarnya.
Ia juga menambahkan bahwa, pemerintah telah menegaskan pemulihan layanan kesehatan menjadi prioritas, sebab berkaitan langsung dengan keselamatan jiwa.
“Dengan dukungan dari ribuan relawan, tenaga kesehatan, serta koordinasi sektor, layanan kesehatan di wilayah terdampak bencana diharapkan terus pulih, seiring dengan percepatan pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat,” tandas Pusdatin BNPB Abdul Muhari. (**)
