Sejumlah Warga Palopo Keluhkan BPJS Kesehatannya Non Aktif, Begini Penjelasan Pemkot

Plt kadis Kesehatan Palopo, Taufiq Bahuddin.

PALOPO — Sejumlah masyarakat kota Palopo mengeluhkan BPJS Kesehatan yang iurannya ditanggung oleh pemkot Palopo selama ini di non atifkan. Rata-rata warga baru tahu kartu BPJS Kesehatannya non aktif setelah berobat ke fasilitas kesehatan.

Ya, pada awal November 2019 lalu, walikota Palopo HM Judas Amir memang menginstruksikan lurah untuk mendata warga Palopo yang terdaftar sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBD Palopo.

Bacaan Lainnya

Ini dimaksudkan agar data bisa valid seiring kenaikan iuran BPJS. Warga juga saat itu diminta menyetor foto copy KK ke kelurahan. Yang menyetor dan dianggap masih penduduk Palopo, BPJS Kesehatannya tetap aktif. Sementara yang tidak melaporkan ke kelurahan, di non aktifkan.

Menurut walikota, BPK telah melakukan uji sampel terhadap 3.000 peserta BPJS Kesehatan Palopo yang iurannya ditanggung. Dari 3.000 itu, 800 orang bukan warga Palopo. Ada juga yang sudah meninggal tapi namanya masih terdata, ada yang sudah pindah domilisi ke kampung halamannya, dan sebagainya.

“Masih banyak yang aktif (kartu BPJS Kesehatan) berdasarkan data yang disampaikan lurah saat validasi data pertama. Kalau yang dibelakang, mesti diverifikasi baik-baik karena banyak yang datang bawa kartu, ternyata tidak terdaftar lagi sebagai penduduk kota Palopo di dukcapil,” kata Plt Kadis Kesehatan Palopo, Taufiq Bahuddin Selasa (25/2/2020) malam.

Saat ini, lanjut Taufik pihaknya terus melakukan validasi data. Alur pendataan dari kelurahan ke dukcapil kedinkes hingga ke BPJS Kesehatan. “Silakan warga ke kelurahan untuk verifikasi data. Selanjutnya kelurahan akan melaporkan ke Dinas Kesehatan dan diteruskan ke BPJS Kesehatan. (asm)

Pos terkait