LUTRA — Sekretaris Daerah Kota Palopo, Firmanza mewakili walikota Palopo mengikuti High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), di Aula La Galigo, Kantor Bupati Luwu Utara, Senin (20/2/2023).
Firmanza dalam paparannya tentang rencana kerja implementasi ETPD Kota Palopo tahun 2023 mengungkapkan, TP2DD dibentuk melalui Keputusan Walikota Palopo Nomor 159/III/2021 tentang Pembentukan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kota Palopo tanggal 3 Maret 2021. Adapun tujuan dari dibentuknya TP2DD tersebut adalah mempercepat pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) Kota Palopo.
Pemerintah Kota Palopo kata Firmanza dalam melaksanakan kegiatan Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah, berdasarkan pada Roadmap yang telah disusun sebagai upaya dalam mengatasi kendala dan pemasalahan didalam mendorong digitalisasi daerah.
Adapun kegiatan yang akan dilakukan oleh TP2DD Kota Palopo antara lain yakni memperkuat komitmen dan sinergi antara para pemangku kepentingan dengan melakukan “High Level Meeting” secara berkala.
Kemudian menyusun dan melaksanakan program unggulan untuk mempercepat implementasi dan sosialisasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah Kota Palopo. Serta capacity building dan peningkatan literasi kepada masyarakat Kota Palopo tentang digitalisasi.
Sementara itu, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, Rudi Bambang Wijanarko, dalam pemaparannya pada kesempatan itu mengingatkan agar semua harus waspada karena kita sedang dihadapi perlambatan ekonomi global dan tekanan inflasi.
“Ini bukan hanya di sini saja tapi diseluruh Indonesia. Sehingga kami merasa perlu mengajak kepada semua untuk bisa berperan serta dalam menekan laju inflasi. Namun demikian, disisi lain kami juga optimis karena pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap baik seiring dengan terjaganya daya beli masyarakat,” ungkapnya.
Rudi Bambang Wijanarko menambahkan, elektronifikasi transaksi pemerintah daerah bisa menjadi salah satu jalan untuk membantu pemda mengoptimalkan penerimaan pajak dan retribusi sehingga fiskal daerah dapat lebih mandiri.
“Dari kami sendiri, berbagai studi telah kami lakukan terkait digitalisasi ini dapat membantu meningkatkan penerimaan negara maupun daerah. Analisis empiris yang telah dilakukan menunjukkan bahwa pemda dengan transaksi digital, utamanya pemanfaatan Qris terbesar memiliki kemandirian daerah dalam pertumbuhan pajak yang lebih baik,” jelasnya.
Hadir juga pada kesempatan itu, Asisten 3 Bidang Administrasi Setda Propinsi Sulawesi Selatan, Tautoto Tana Ranggina, Bupati lutra, Indah Putri Indriani dan utusan TP2DD se-Tana Luwu.
Hadir pula Kadis Perdagangan Kota Palopo, Nurlaely Kaso, Plt. Kadis Kominfo, Wahyudin, Plt. Kepala Bapenda Kota palopo, Agus dan perwakilan dari Dinas Perhubungan Kota Palopo serta pimpinan Bank Sulselbar cabang Palopo. (*)
