Singgung Papua di PBB, Diplomat Cantik RI Semprot PM Vanuatu

  • Whatsapp
56

JENEWA – Vanuatu lagi-lagi mengusik Indonesia dengan mengungkit isu pelanggaran HAM di Papua. Indonesia lantas membalasnya dengan jawaban menohok.

Dilansir ritmee.co.id dari Detikcom, awalnya Perdana Menteri Republik Vanuatu Bob Loughman mengungkit soal isu pelanggaran HAM di Papua itu dalam Sidang Majelis Umum PBB. Indonesia kemudian memakai hak jawabnya untuk membantah Vanuatu.

“Saya bingung, bagaimana bisa sebuah negara berusaha mengajarkan negara lain, tapi tidak mengindahkan dan memahami keseluruhan prinsip fundamental Piagam PBB,” kata Diplomat perwakilan Indonesia, Silvany Austin Pasaribu dalam pidatonya di akun Youtube PBB, Minggu (27/9/2020).

Silvany kemudian mengatakan bahwa tuduhan Vanuatu itu hal yang memalukan. Vanuatu, menurutnya, terlalu ikut campur dengan urusan Indonesia. “Ini memalukan, bahwa suatu negara terus memiliki obsesi tidak sehat yang berlebihan tentang bagaimana seharusnya Indonesia bertindak atau memerintah sendiri,” ujarnya tegas.

Silvany juga meminta Vanuatu menjalankan terlebih dahulu apa yang tercantum dalam Piagam PBB. “Sebelum hal itu dilakukan, tolong jangan menceramahi negara lain,” ungkap Silvany.

Lebih lanjut, Silvany menegaskan bahwa Vanuatu bukanlah representasi masyarakat Papua. Dia meminta Vanuatu tak berkhayal soal Papua di Indonesia. “Kalian bukan representasi masyarakat Papua, dan tolong jangan berkhayal mengenai hal tersebut,” tegas Silvany.

Selain itu, dia juga bicara terkait masalah HAM yang kerap dipakai sebagai kedok. Dia mengungkit soal dukungan PBB kepada Indonesia. “Indonesia akan terus berjuang melawan advokasi separatisme di balik kedok kekhawatiran HAM. Papua dan Papua Barat adalah bagian tak terpisahkan dari Indonesia sejak 1945. Hal ini sudah didukung PBB dan komunitas global sejak beberapa dekade lalu. Ini sudah final, tak dapat diubah, dan permanen,” tuturnya.

Vanuatu adalah negara di Samudra Pasifik yang masyarakatnya juga merupakan etnis Melanesia seperti Papua. Untuk diketahui, serangan Vanuatu ke Indonesia soal Papua bukan kali ini saja terjadi. Sejak Sidang Majelis Umum PBB 2016, Vanuatu telah rutin mengangkat isu Papua.

Pada tahun 2018, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) di sidang umum PBB menyinggung soal pentingnya menghormati kedaulatan negara lain. Dia ‘menyindir’ Vanuatu. Negara di Pasifik sisi selatan itu dianggap kerap berbuat ulah dengan memunculkan isu-isu tidak benar tentang pelanggaran HAM di Papua.

“Ada negara, ya kalau kita sebut di sini seperti Vanuatu, itu yang selalu memunculkan isu yang tidak benar tentang pelanggaran HAM, tentang tidak sahnya bergabungnya Papua ke Indonesia, itu kan melanggar prinsip-prinsip PBB itu sendiri,” kata JK usai sidang umum di Markas PBB, New York, Kamis (27/9/2018).

Selain itu, Indonesia mengecam tindakan Vanuatu yang sengaja memasukkan Benny Wenda ke kantor Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia Persatuan Bangsa-bangsa (KTHAM PBB). Benny merupakan pemimpin United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) atau Gerakan Pembebasan Papua.

“Indonesia mengecam keras tindakan Vanuatu yang dengan sengaja telah mengelabui KTHAM dengan melakukan langkah manipulatif melalui penyusupan Benny Wenda ke dalam delegasi Vanuatu,” ujar Duta Besar RI untuk PBB di Jenewa, Hasan Kleib, melalui pernyataan di situs resmi, Rabu (29/1/2019). (*)





Pos terkait