PALOPO — Aksi demo di kantor DPRD Palopo Senin (11/4/2022) siang sempat berlangsung ricuh beberapa jam.
Sorenya aksi bisa diredam oleh aparat keamanan meski sempat menimbulkan korban luka dari aparat dan pendemo.
Pengunjuk rasa yang merupakan gabungan 48 organisasi mahasiswa yang ada di kota Palopo akhirnya bertemu dengan pimpinan dan anggota DPRD Palopo di lapangan Pancasila.
Ada tujuh tuntutan yang disuarakan. Pertama, menolak penundaan pemilu 2024 dan jabatan presiden tiga periode.
Kedua, menolak kenaikan BBM dan Bahan Pokok. Ketiga, evaluasi Menteri bermasalah di Kabinet Indonesia Maju. Keempat, wujudkan reforma agraria sejati dan tolak UU omnibuslaw.
Poin kelima, tolak pembangunan Infrastruktur IKN (Ibu Kota Negara). Keenam, tuntaskan Pelanggaran HAM serta ketujuh, mendesak pemerintah penuhi kebutuhan pupuk subsidi.
“Atas nama lembaga DPRD Kota Palopo, kami sepakat atas tujuh tuntutan mahasiswa. Dan akan kami teruskan ke pusat,” kata ketua DPRD Palopo, Nurhaeni.
Kesepakatan lain juga terkait adanya 7 mahasiswa dan 7 warga yang diamankan selama bentrok terjadi.
Kapolres Palopo, AKBP Muh Yusuf Usman yang hadir menegaskan akan membebaskan mereka yang ditahan hari ini juga.
“Saya jamin bebaskan hari ini. Sy undang nanti perwakilan mahasiswa kita sama-sama keluarkan,” tegasnya. (*)
