YOGYAKARTA – Dalam upaya memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial (Bansos).
Kegiatan ini berlangsung selama dua hari di Hotel Tara, Yogyakarta, dan dihadiri oleh camat, perangkat daerah, serta pengurus bagian hibah di lingkungan Pemkab Kutim.
Dengan menghadirkan Yodie Indrawan, analis kebijakan ahli madya dari Kemendagri, sebagai narasumber utama, Bimtek ini dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam terkait regulasi dan tata kelola hibah dan bansos.
Kepala Bagian Kesra, Sahman, dalam pembukaan acara menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen Pemkab Kutim untuk meningkatkan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
“Bimtek ini menjadi langkah konkret untuk memastikan pengelolaan hibah dan bansos dilakukan secara profesional, efisien, dan sesuai regulasi, sehingga dapat mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” kata Sahman.
Ketua panitia, Muhammad Samsudin, menjelaskan bahwa dasar pelaksanaan bimtek adalah Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pengelolaan keuangan daerah dan Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 61 Tahun 2020 tentang tata cara pengelolaan hibah dan bansos.
Dia menambahkan, kegiatan ini bertujuan menyamakan persepsi di antara para pemangku kepentingan, memperkuat administrasi, serta meningkatkan nilai manfaat program hibah dan bansos bagi masyarakat.
“Melalui Bimtek ini, kami ingin memastikan setiap elemen pemerintahan memahami pentingnya pengelolaan hibah dan bansos secara transparan dan akuntabel,” ujar Samsudin.
Selain itu, Bimtek ini diharapkan dapat menjadi pijakan strategis dalam pengelolaan hibah dan bansos di Kutai Timur, dengan fokus pada efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program.
Para peserta mendapatkan panduan teknis yang aplikatif untuk memastikan hibah dan bansos dapat mendukung program prioritas daerah.
Sebagai salah satu peserta yang menerima simbol tanda pembukaan, Camat Sangatta Utara, Hasdiah, mengapresiasi upaya Pemkab Kutim dalam memperkuat kapasitas ASN.
“Kegiatan ini sangat bermanfaat untuk meningkatkan pemahaman kami dalam mengelola hibah dan bansos secara benar dan sesuai aturan,” pungkasnya. (adv)
