LUWU- Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Luwu, Muh. Rudi menegaskan peningkatan mutu pelayanan kesehatan harus menjadi perhatian bersama, terutama dalam memastikan tersedianya sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta dukungan pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, Selasa (27/10/2026).
Hal itu disampaikan Sekda Luwu dalam Forum Kemitraan Pengelolaan Kerja Sama Fasilitas Kesehatan dengan Pemangku Kepentingan Kabupaten Luwu yang digelar di Ruang Lounge Kantor Bupati Luwu pada Senin 26 Oktober 2026 kemarin.
Forum itu digelar untuk memperkuat koordinasi dengan BPJS Kesehatan dan para pemangku kepentingan guna meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
Menurut Sekda Luwu, saat ini pemerintah daerah masih menghadapi sejumlah tantangan dalam memenuhi kebutuhan pelayanan. Sehingga diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap berbagai persoalan yang telah dibahas dalam forum sebelumnya agar menghasilkan perbaikan nyata di lapangan.
“Untuk itu, pemerintah harus memastikan anggaran yang dikeluarkan memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Kita tidak boleh berhenti pada pembahasan, namun kita harus memastikan setiap rekomendasi yang ditindaklanjuti dan pelayanan kesehatan semakin baik,” kata Muh. Rudi.
Terakhir, Muh. Rudi juga meminta organisasi perangkat daerah terkait, khususnya Dinas Kesehatan dan RSUD Batara Guru, agar membenarkan hasil pembahasan secara terarah.
“Kita berharap pada forum berikutnya sudah terlihat kemajuan dalam penyelesaian persoalan, sehingga evaluasi tidak terus berulang pada masalah yang sama,” ucapnya.
Sementara Kepala Cabang BPJS Kesehatan, Dahniar Hasyim Dahlan dalam forum itu memaparkan sejumlah aspek pelayanan kerja sama dengan fasilitas kesehatan, termasuk mekanisme pembayaran kapitasi hingga fasilitas kesehatan tingkat pertama, seperti puskesmas.
“Besaran pembayaran kapitasi berkaitan dengan jumlah peserta terdaftar serta sejumlah indikator pelayanan sesuai ketentuan yang berlaku. Pembiayaan ini diharapkan dapat mendukung pelayanan promotif dan preventif sehingga masyarakat memperoleh penanganan sejak dini dan dapat mengurangi referensi yang sebenarnya bisa ditangani di tingkat pertama,” paparnya.
Selain itu, Dahniar juga menyoroti pentingnya optimalisasi pelayanan di puskesmas, termasuk layanan kesehatan gigi, ketersediaan obat, sarana dan prasarana, serta pemanfaatan layanan rawat inap sesuai kapasitas fasilitas kesehatan.
“Keterbatasan tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan menjadi bagian dari persoalan yang perlukan ditangani secara bertahap melalui koordinasi lintas sektor,” katanya.
Selain evaluasi pelayanan, forum tersebut juga menjadi momentum untuk meninjau kembali sejumlah catatan hasil pertemuan tahun 2025 yang belum ditindaklanjuti.
Hal tersebut dinilai penting agar berbagai rekomendasi dapat segera direalisasikan, terlebih proses kredensial dan rekredensial fasilitas kesehatan untuk kerja sama dengan BPJS Kesehatan yang sedang berlangsung.
Melalui forum kemitraan ini, Pemerintah Kabupaten Luwu berharap komitmen bersama antar pemerintah daerah, BPJS Kesehatan, dan penyedia layanan kesehatan dapat terbangun guna memperbaiki kualitas pelayanan, memperkuat koordinasi, serta memastikan kebutuhan kesehatan masyarakat dapat terpenuhi lebih optimal.
Forum tersebut juga dihadiri Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Luwu, Basaruddin, Kepala Baperida Muh. Arsal Arsyad, Kepala BKPSDM, Muhammad Arsyad, Kepala Dinas Kesehatan, dr. Rosnawary Basir, Direktur RSUD Batara Guru, dr. Daud Mustakim, Ketua IDI, Kepala Puskesmas Bajo, serta perwakilan rumah sakit swasta dan klinik. (*)
