KUTIM – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim), Faizal Rachman menyayangkan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kutim enggan menghadiri undangan DPRD. Hal itu dia ungkapkan kepada Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman.
Momen itu terjadi saat DPRD Kutim menggelar rapat paripurna pada Senin (24/6/2024). Agenda rapat paripurna siang itu adalah mendengarkan tanggapan Bupati Kutai Timur atas pandangan umum fraksi DPRD Kutim terkait Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2023.
Dia mengatakan, sejumlah OPD Kutim sulit diajak kerjasama dalam menjalankan sistem pemerintahan. Akibatnya, pelayanan kepada masyarakat menjadi kurang maksimal.
Salah satu dinas yang dimaksud Faizal Rachman adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kutim.
“Karena membangun sinergitas itu, kayaknya di kalangan OPD bapak (bupati) ini nggak masuk. Contoh Kepala Dinas PU itu pak, sudah dua kali kami panggil tidak pernah hadir,” ungkap Faizal kepada Bupati.
Dia menjelaskan, saat ini dinas PUPR paling banyak menerima sorotan diantara OPD lainnya. Musababnya, dinas tersebut paling banyak menyebabkan SiLPA, yakni mencapai Rp 400 miliar.
“Jadi mohon, karena kami dapat informasi dari BPK itu bahwa PU itu dinas yang paling kelihatan anggarannya, paling banyak silpanya hampir Rp. 400 miliar lebih,” bebernya.
Kondisi ini diperparah dengan sikap kepala dinas PUPR yang tidak kooperatif dengan undangan DPRD dalam menjelaskan penyebab tidak maksimalnya penyerapan anggaran di OPD tersebut. Hal ini mengakibatkan perencanaan pembangunan daerah menjadi terhambat.
“Jadi ini anggaran yang sudah dialokasikan dalam perencanaan kita tidak bisa dilaksanakan,” terang Faizal.
Untuk itu, dia meminta Bupati Kutim agar OPD yang diundang DPRD tidak mengabaikan undangan tersebut. Sebab, hal ini juga sebagai pertanggungjawaban dari OPD yang bersangkutan.
“Kami atensi OPD yang terlalu banyak silpanya pak. Mohon diatensi pak Bupati, kepala-kepala dinasnya yang diminta untuk hadir sebagai bentuk pertanggungjawaban,” tuturnya.
Faizal Rachman menambahkan, DPRD akan kembali memanggil sejumlah OPD yang penyerapan anggaran mereka kurang. Hal ini juga berkaitan dengan raperda Pertanggungjawaban anggaran 2023.
“Karena saya menyambut baik apa yang disampaikan pak Bupati tadi, sangat merespon kritikan untuk membangun sinergitas antara pemerintah dengan DPRD,” imbuhnya.
Dia berharap, para OPD yang diundang DPRD untuk menghadiri undangan tersebut. Dengan begitu sinergitas antar lembaga makin terjalin erat. (adv)
