Ranperda Ripparda Palopo Tinggal Tunggu Waktu Ditetapkan Menjadi Perda

  • Whatsapp
Foto bersama usai pertemuan dengan Biro Hukum dan HAM Provinsi Sulsel, Jumat (3/9/2021).

MAKASSAR — DPRD Kota Palopo melalui pansus II bersama dengan Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif kota Palopo melakukan konsultasi rancangan peraturan daerah (ranperda) Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (Ripparda) Kota Palopo.

Kunjungan dilakukan di kantor Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sulsel, Jumat (3/9/2021). Nampak dalam kunjungan itu, ketua Badan Pembentukan Perda Palopo, Misbahuddin serta pansus II, Budirani Ratu, Angga Bantu serta Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kretaif, Munasirah. Mereka diterima oleh Kabiro Hukum Pemprov Sulsel, Erna.

Bacaan Lainnya

Misbahuddin saat dimintai tanggapannya mengatakan kegiatan ini merupakan konsultasi ranperda Ripparda kota Palopo sehingga nantinya dapat disahkan menjadi perda.

“Persyaratan tahap evaluasi sudah terpenuhi, termasuk lampiran rekomendasi dari Dinas Pariwisata provinsi sudah ada. Jika sudah ada hasil dari pertemuan ini, selanjutnya kita akan kembali ke Palopo untuk menetapkan ranperda tersebut menjadi perda,” kata Misbah.

Politisi asal PKB itu juga menyampaikan, dalam pertemuan tersebut pansus menyampaikan bahwa pembahasan ranperdanya telah selesai di finalisasi setelah melakukan beberapa kali pembahasan dan konsultasi, baik ke biro hukum sendiri, ke Dinas Pariwisata provinsi dan konsultasi via zoom dengan kementrian pariwisata dan ekonomi kreatif.

“Sehingga semua masukan dan saran stakeholder pariwisata telah dimasukkan dalam muatan perda ini. Misalnya dalam diktum mengingat peraturan daerah yang menjadi rujukan dilampirkan catatan lembaran daerahnya, begitupun terkait dengan kepentingan pemeliharaan obyek cagar budaya yang berada di kota Palopo yang menjadi kewenangan pusat, disarankan oleh dinas provinsi untuk diakomodir dalam perda ini. Meski demikian, tetap melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat selaku pemegang kewenangan,” tandas Misbah.

Sementara itu, Kabiro Hukum Pemprov Sulsel, Erna menyampaikan akan segera melakukan evaluasi terhadap ranperda Ripparda. (asm)









Pos terkait