Walikota dan Ketua DPRD Palopo Tetapkan 2 Perda Baru

  • Whatsapp
6

PALOPO — Walikota Palopo, HM Judas Amir, menandatangani keputusan bersama dengan Ketua DPRD kota Palopo, Nurhaenih terkait penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana dan pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Selasa (29/12/2020).

Pada rapat paripurna DPRD kota Palopo dihadiri pula Wakil ketua DPRD kota Palopo, Abdul Salam, Asisten III bidang Administrasi Umum dan Keuangan setda kota Palopo, dr Ishaq Iskandar serta para anggota DPRD.

Bacaan Lainnya

Pada kesempatannya, Walikota menyampaikan perda ini diperuntukkan untuk masyarakat karena semua hal yang mengatur masyarakat harus ada dasarnya.

“Sebagaimana yang di pahami Undang-undang di buat pemerintah pusat yang sebaiknya kita harus membuat peraturan daerah di masing-masing daerah juga. Seluruh peraturan perundang-undangan harus ditindaklanjuti dalam peraturan daerah,” ujarnya.

Walikota juga mengucapkan terimakasih kepada jajaran DPRD yang telah menyelesaikan dua ranperda untuk ditetapkan menjadi perda.

“Apa yang kita lakukan sudah benar dan sudah tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan,” tutur Walikota.

Dirinya juga berharap semoga ke depan dua ranperda yang telah disepakati bisa saling mengingatkan dan menjadi petunjuk dalam membina masyarakat dalam hal bencana dan koperasi.

Sebelumnya Anggota Dewan dari Panitia khusus II, Herawati Masdin membacakan laporan hasil pembahasan rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana menyebutkan beberapa poin diantaranya mengganti lambang kota Palopo menjadi lambang Garuda.

Menambahkan frasa “Walikota Palopo” dan “Provinsi Sulawesi Selatan” di bawah lambang Garuda. Pada konsideran menimbang Rancangan Peraturan Daerah ini belum memenuhi Filosofis dan Yuridis.

Sementara laporan hasil pembahasan Ranperda tentang pemberdayaan koperasi dan usaha mikro disampaikan Anggota Dewan, Darmawati menyampaikan salah satunya judul ranperda diubah dari “Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah”, menjadi “Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro”, sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, kewenangan pemerintah daerah kab/kota hanya mengatur koperasi dan usaha. (hms)

Pos terkait