KUTIM – Anggota dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim), dr Novel Tyty Paemboman menegaskan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bersinggungan dengan UMKM harus membangun pelaku UMKM menjadi mandiri.
Hal itu dia ungkapkan lantaran mendengar isu adanya pelaku UMKM dari luar masuk saat kegiatan OPD terkait yang melibatkan UMKM berlangsung di Kutim.
“Kita punya sumber daya manusia dan mereka mau berusaha. Mereka pantas kita hormati, mereka pantas kita beri tempat mereka harus mendapat kesempatan itu. Kenapa mesti dari luar,” kata Novel Tyty Paemboman.
Untuk itu, dirinya ingin mencari tahu program yang dicanangkan sejumlah OPD untuk UMKM. Politisi Partai Gerindra itu ingin agar program untuk UMKM ini dapat memberikan kemandirian bagi Pelaku UMKM Kutai Timur.
“Kita ingin cari tahu, program-program yang diberikan atau dimunculkan OPD terkait, tentang UMKM seperti apa sesungguhnya. Benarkah program mereka ini meningkatkan kemandirian UMKM lokal, itu yang akan kami pertanyakan,” ujarnya.
“Atau seperti apa program itu. Sangat miris kalau kita tidak menjadi tuan di rumah sendiri, malah orang lain yang datang,” sambungnya.
Novel memaparkan, Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melakukan peningkatan terhadap pelaku UMKM Kutim. Dia tak ingin apabila kegiatan yang diperuntukan untuk UMKM hanya terkesan hura-hura tanpa menghasilkan pelaku UMKM yang mandiri.
“Menurut saya pemerintah harus mempunyai tanggung jawab moral dan tanggung jawab anggaran APBD kita dari uang rakyat untuk membangkitkan mereka menjadi UMKM yang mandiri,” ujarnya.
“Jangan sampai ini hanya menjadi kegiatan hura-hura dan terkesan agar anggaran terserap. Atau kegiatan UMKM terselubung tanpa ada konsep atau tujuan yang betul-betul untuk UMKM menjadi mandiri,” tandasnya. (adv)