JAKARTA- PT Vale Indonesia Tbk berencana mengajukan revisi Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2026 untuk kuota bijih nikel di tambang 2 Bahodopi dari 2,31 juta ton, tepelanting74% dari rencana produksi 2026 sebesar 8,8 juta ton, Jumat (17/04/2026).
Rencana revisi itu dilakukan setelah PT Vale mendapatkan kuota produksi bijih nikel yang direstui oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Kondisi serupa juga terjadi pada tambang nikel Pomalaa yang tahun ini hanya mendapatkan jatah produksi sebesar 5,8 juta ton merosot sekitar 68% dari usulan target produksi perusahaan yang mencapai 18,6 juta ton.
“Di Pomalaa kita mengusulkan 18 juta ton, dan yang disetujui oleh Kementerian ESDM hanya 5,8 juta ton. Dan pabrik di Pomalaa rencananya mulai beroperasi di bulan Agustus mendatang,” kata Direktur Utama PT Vale Indonesia Tbk, Bernadus Irmanto saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat di Komisi XII DPR RI.
Bernadus mengatakan, bahwa operasional pabrik pada Agustus 2026 membutuhkan ketersediaan stok bijih nikel yang mencukupi sebelum masa produksi dimulai.
“Ada selisih yang signifikan antara volume yang dibutuhkan untuk menyuplai smelter dengan kuota yang telah disetujui oleh pemerintah,” ucap Bernadus.
Selain bijih nikel, lanjut Bernadus, PT Vale juga memproyeksikan untuk memproduksi nikel dalam bentuk matte dari Sorowako sebanyak 67.645 ton.
“Targetini tercatat sebesar 6% lebih rendah dari realisasi di tahun 2025 yang disebabkan adanya agenda pemeliharaan rutin pada fasilitas tungku peleburan smalter,” terangnya.
Lebih jauh ia menjelaskan bahwa, hingga April 2026, progress pembangunan pabrik High Presure Acid Leaching (HPAL) di Pomaaa telah mencapai 65%.
“Ini merupakan proyek hasil kolaborasi perseroan dengan Ford dan Huayou senilai US$4,5 miliar yang ditargetkan memiliki kapasitas produksi 120.000 ton mixed hydroxide precipitate (MHP) per tahun,” ungkap Bernadus.
“Sementara di Blok Bahodopi, konstruksi sector tambang fase 1 sepenuhnya telah rampung dan telah mencatat penjualan bijih nikel sebesar 2,2 juta ton di awal tahun 2026. Dan kini, PT Vale tengah fokus menyelesaikan pembangunan fase 2 yang diproyeksikan rampung di tahun 2027 mendatang,” tandasnya.
Sementara Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM, Tri Winarno mengatakan bahwa, dalam regulasi memang memungkinkan adanya revisi RKAB.
“Namun besaran penyesuaian akan kembali dievaluasi berdasarkan kebutuhan spesifik masing-masing perusahaan tambang,” tandas Tri Winarno. (*)
