UPT Kemenkumham Canangkan Wilayah Bebas Korupsi Tana Luwu dan Toraja

  • Whatsapp
9

PALOPO — Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kemenkumham Sulsel Rayon Tana Luwu-Toraja menggelar deklarasi kinerja dan pencanangan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di ruang Pertemuan Ratona Kantor Walikota Palopo, Senin (22/2/2021).

Penandatanganan pakta integritas dan komitmen bersama Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Tahun 2021 pada unit pelaksana teknis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan Rayon Se Tana Luwu dan Toraja disaksikan oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sulsel, Walikota Palopo, Kepala Perwakilan Ombudsman, Plh. Luwu Utara dan forkopimda Kota Palopo.

Bacaan Lainnya

Adapun penandatanganan pertama dilakukan oleh para Kepala Unit Pelaksana Teknis dan selanjutnya para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Palopo kemudian Kepala Perwakilan Ombudsman Prov Sulsel, Walikota Palopo dan Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sulsel.

Kepala Perwakilan Ombudsman Prov Sulsel, Subhan, menyampaikan rasa bangganya kepada jajaran kemenkumham karena selalu semangat dalam bekerja.

“Walaupun belum mendapat predikat WBK tetapi tetap semangat dalam melayani masyarakat dalam hal pelayanan kita tetap baik jangan berkecil hati tetap tunjukkan kinerja bahwa betul-betul bekerja untuk masyarakat,” katanya.

“Kami dari ombudsman selalu menilai dengan obyektif tidak ada yang dibuat-buat semua berdasarkan survei dilapangan yakinlah bahwa kedepan ada yang masuk dan mendapatkan predikat,” tambahnya.

Sementara itu, Walikota Palopo, HM Judas Amir, menyampaikan selamat datang kepada jajaran kakanwil dan ombudsman serta terimakasihnya telah memilih kota Palopo untuk melaksanakan kegiatannya.

“Sebagai walikota, kegiatan yang dilakukan ini dapat menjadi perhatian serius jika kita tidak dapat lakukan hal seperti ini paling tidak kita maknai bahwa wilayah bebas korupsi ada di Kota Palopo,” katanya.

“Kegiatan ini juga bermakna yang mengajak kami untuk tetap melayani masyarakat dengan baik sesuai arahan dari Ombudsman dan mendukung komitmen bersama dalam mencapai WBK dan WBBM yang telah dicanangkan,” sambung Judas.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan, Harun Sulianto, dalam sambutannya menyampaikan bahwa pada intinya jajaran kemenkumham ini nantinya bagaimana memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

Agar peningkatan pelayanan publik ada layanan yang tidak KKN dan memberikan perlindungan serta pelayanan yang berkeadilan. (hms)

Pos terkait