Inkindo Sulsel Audiens ke Pemkot Palopo Bahas Jasa Konstruksi

  • Whatsapp
Ketua Inkindo Sulsel, Satria Majid menyerahkan buku yang memuat aturan baru tentang jasa konstruksi kepada Sekda Palopo, Firmanza di The Icon Cafe, Minggu (19/7/2020).
4

PALOPO — Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (Inkindo) Sulsel melakukan audiens dengan pemkot Palopo Minggu (19/7/2020) di The Icon Cafe.

Hadir dalam pertemuan itu, Ketua Inkindo Sulsel, Satria Majid didampingi Sekretaris, Muh Sidiq beserta jajaran pengurus Inkindo Luwu Raya. Mewakili walikota ialah Sekretaris Daerah, Firmanza didampingi Kabag Pembangunan, Hamsir Hamid.

Bacaan Lainnya

Sekretaris Inkindo Sulsel, Muh Sidiq mengatakan audiens ini tak lain untuk menjalin silaturrahmi dengan pemkot Palopo. Selain itu juga dibahas mengenai adanya dua regulasi yang baru ditetapkan yakni peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2020 dan peraturan menteri PUPR sebagai turunan dari undang-undang nomor 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi.

Dalam UU No. 12 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi, peraturan ini mengatur semua sisi penyelenggaraan jasa konstruksi di tingkat pusat maupun daerah. Terutama detail kapasitas peran dan kewajiban antara pemerintah dan penyedia jasa konstruksi diatur lebih spesifik dalam UU baru ini.

Selain itu UU ini juga mendorong mengenai penggunaan dan penyerapan tenaga kerja lokal dalam setiap proyek konstruksi, meskipun tenaga asing tidak dilarang dalam progres pelaksanaan konstruksi namun UU ini menitikberatkan supaya seminimal mungkin penggunaan tenaga kerja asing dan mengharuskan pimpinan perusahaan konstruksi tetap di isi oleh tenaga lokal.

“Disamping itu penyedia jasa konstruksi juga harus bisa menghasilkan produk berkualitas, yang terjamin dari sisi keamanan, keselamatan, kesehatan, dan berkelanjutan,” kata Muh Sidiq.

Sekda Palopo, Firmanza juga menyambut baik adanya aturan baru ini. Kata dia, di dalam peraturan perundangan tentang jasa konstruksi  sebelumnya, indikator kegagalan pembangunan hanya sebatas ketidaksesuaian antara pekerjaan riil dengan yang dijanjikan. Namun dengan terbitnya UU No.2 Tahun 2017 penyedia harus menjamin tidak ada kegagalan pembangunan dengan jangka waktu 10 tahun.

“Dengan aturan baru ini, diharapkan dapat mewujudkan dan menjamin terciptanya penyelenggaraan tertib usaha jasa konstruksi yang adil, sehat dan terbuka melalui pola persaingan yang sehat. Sehingga produk konstruksi yang dihasilkan nantinya benar-benar bisa memenuhi standar kebutuhan masyarakat,” harapnya. (asm)























Pos terkait