Walikota Palopo Ikut Rakor Penegakan Hukum Protkes Bersama KPU RI

  • Whatsapp
Walikota Palopo Drs HM Judas Amir, bersama KPU RI, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengamanan dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Covid-19, dalam Pilkada Serentak Tahun 2020 secara Virtual, di Ruang Rapat Pimpinan Lantai III, Rabu (9/9/20).
4

PALOPO – Walikota Palopo Drs HM Judas Amir, bersama KPU RI, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengamanan dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Covid-19, dalam Pilkada Serentak Tahun 2020 secara Virtual, di Ruang Rapat Pimpinan Lantai III, Rabu (9/9/20).

Ketua KPU RI, Arief Budiman pada kesempatannya, menyampaikan Bahwa ketika penyelenggaraan pilkada nantinya jika dalam hal penerapan protokol kesehatan tidak baik, maka akan menjadi sarana penyebaran dari covid-19 yang akan menyebar ke jutaan orang.

Bacaan Lainnya

“Ada 3 aturan KPU yang baru tapi peraturan KPU sebelumnya tetap berlaku karena adanya situasi yang berbeda dari sebelumnya dengan adanya pandemi covid-19, yaitu terkait dengan jadwal pemungutan suara yang awalnya akan dilakukan dibulan september berubah ke bulan desember,” terangnya.

Kemudian peraturan KPU, tentang pencalonan dan peraturan KPU tentang pelaksanaan setiap tahapan pemilihan setiap kepala daerah harus menerapkan protokol kesehatan pencegahan penularan covid-19.

Ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian, seperti proses pencalonan yang ternyata kemarin ada beberapa hal yang tidak patut ditiru untuk dilakukan untuk tahapan berikutnya yang tidak memperhatikan protokol kesehatan.

Setelah tahapan pencalonan, akan memasuki tahapan kampanye dan ada beberapa hal yang dibuat oleh KPU. “Misalnya, pada saat rapat umum biasanya terjadi pertemuan langsung bisa dihadiri ribuan orang dan sekarang KPU mengurangi maksimal untuk rapat umum dihadiri hanya seratus orang Termasuk pada saat debat publik kehadiran maksimal 50 orang,” tambah Arief Budiman.

Dirinya juga menghimbau, agar bebrapa tahapan dilakukan secara daring termasuk rapat umum dan pertemuan lainnya dilakukan secara daring apabila tidak dapat dilakukan secara daring. Maka penerapan protokol kesehatan menjadi kewajiban untuk dilakukan.

Kepala BNPB, Doni Monardo, menyampaikan harapannya kepada seluruh penyelenggara pilkada untuk memprioritaskan masalah kesehatan agar penyelenggaraan pilkada kali ini tidak menimbulkan korban jiwa.

“Mengapa demikian karena salah satu faktor utama terjadinya penularan adalah faktor adanya kerumunan  disamping beberapa faktor lainnya,” tandasnya.

Penyelenggaraan pilkada dapat menyebabkan terjadinya penularan, oleh karena itu seluruh penyelenggara diharapkan untuk menaati protokol kesehatan.

BNPB akan selalu mengingatkan kepada satgas provinsi dan kabupaten/kota, untuk memantau perkembangan setiap saat jika adanya potensi yang berhubungan dengan resiko agar langkah yang diambil setiap daerah dapat lebih tegas untuk melakukan pencegahan.

Terdapat 309 kabupaten/kota yang akan melaksanakan pilkada yaitu 261 kabupaten/kota yang  pemilihan bupati dan walikota dan ada 48 kabupaten/kota yang melakukan pemilihan gubernur dari seluruh kabupaten/kota yang melaksanakan pilkada terdapat daerah dengan resiko tinggi, sedang dan rendah.

Zona pada masing-masing daerah, sewaktu-waktu dapat berubah sangat tergantung dari tingkat kepatuhan seluruh masyarakat termasuk penyelenggara pemerintahan di daerah.

“Covid-19 ini bukan masalah individu tapi masalah komunitas ketika terdapat komunikasi yang disiplin, taat terhadap protokol kesehatan maka daerah itu akan mengendalikan covid dengan baik di daerah tersebut,” tutupnya. (*)





Pos terkait