KUTIM – Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) salah satu langkah untuk meningkatkan kualitas masyarakat. Utamanya bagi para pemuda.
Hal ini menjadi perhatian Wakil Bupati Kutai Timur (Kutim) Kasmidi Bulang saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) di Kantor Bupati Kutim, Selasa (14/5/2024).
Kegiatan itu juga dihadiri Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman, kepala OPD, Camat, serta perwakilan masyarakat. Kegiatan itu juga menghadirkan narasumber yang memaparkan data seluruh aspek dalam upaya menata pembangunan.
Alasan Kasmidi Bulang mengusulkan peningkatan sumber daya manusia lantaran dia menilai dari 13 rekomendasi yang diusulkan seperti pemaparan Kepala Bappeda Kutim, tidak memperjelas dukungan kepada pengembangan SDM.
“Dari 13 rekomendasi itu tak ada satu pun penguatan SDM-nya. Sementara 3 narasumber tadi semuanya manusia. Kita harus melihat bahwa di tahun 2024 ini samapi 2045 itu ada bonus demografi yang kita harus lalui,” kata Wabup.
“Begitu banyak putra-putri daerah kita yang produktif bisa diberi peluang. Kita tidak usah bicara nasional, kita bicara anak-anak kita di Kutim diberi peluang untuk mengisi pembangunan nanti termasuk antisipasi hadirnya IKN,” sambungnya.
Tak hanya itu, Kasmidi Bulang juga menyinggung untuk menghadirkan Perguruan Tinggi (PT) di Kutim. Menurutnya, universitas merupakan salah satu tempat untuk membentuk SDM Kutim menjadi unggul.
“Saya tak melihat tadi perbincangan seputar pembangunan Universitas dan lain sebagainya, malah saya lihat di situ SDA penguatannya. Tapi kalau tak ada SDM yang baik, dengan bonus demokrafi yang luar biasa, tapi kita tak manfaatkan, maka kita ke depan hanya akan jadi penonton,” ucapnya.
“Makanya saran saya rekomendasinya ditambah, penguatan SDM. Kita siapkan anak-anak kita 20 tahun ke depan menjadi raja di daerahnya sendiri, bukan jadi penonton,” sambungnya.
Kasmidi Bulang juga menambahkan keharusan adanya kepastian hukum untuk menata pembangunan suatu daerah. Hal ini diperlukan berdasarkan pengalaman banyaknya program yang mandek di Kutim.
“Kedua, harus ada kepastian hukum pak. Kami kampanye ke sana sini kemarin bahwa kita akan membangun yang namanya metanol. Kita bangga akan ada metanol dibangun di Kutim. Tapi tak terjadi. Jadi kita dibohongi,” jelasnya.
“Kenapa, karena tak ada kepastian hukum. Padahal ini perjanjian negara loh. Mereka dengan gampangnya seolah kita ini kelinci percobaan. Tiba-tiba sampai hari ini (pembangunan-red) mangkrak. Makanya harus ada kepastian hukum dan sanksi yang tegas kepada mereka yang menjadikan Kutim ini jadi kelinci percobaan. Ini harus kita sampaikan,” tambahnya.
Wabup mengambil contoh salah satu kawasan di Sangkulirang yang diresmikan Presiden Jokowi sebagai kawasan Industri. Namun hingga saat ini tak ada aktivitas luar biasa yang mampu membangun daerah.
“Nah misalnya di Maloy. Sampai saat ini tak ada aktivitas yang bisa dibanggakan di Maloy. Padahal Maloy itu sudah berapa tahun diresmikan pak Presiden (Jokowi) sebagai kawasan industri. Prinsipnya, bagi saya, anak-anak kita harus ditingkatkan kualitasnya,” pungasnya Wabup.
Diketahui rekomendasi yang diusulkan dalam pertemuan itu antara lain:
1. Mengurangi Ketergantungan pada Sektor Tambang
2. Mengurangi Sensitivitas Terhadap Harga Batu Bara Global
3. Optimalisasi Keunggulan Sumber Daya Alam
4. Keberlanjutan dan Kesinambungan Pembangunan
5. Perencanaan yang Terintegrasi
6. Adaptasi Capaian Pembangunan
7. Pemanfaatan Momentum IKN
8. Redefinisi Capaian dan Ukuran Pembangunan
9. Strategi Cultural-Led Development dan Catalyst Strategy
10. SWOT Based Planning
11. Ecosystem Based Planning
12. Penyempurnaan Perencanaan dengan Road Map dan Blue Print
13. Pengendalian dan Evaluasi yang Komprehensif. (adv)
