Arfan Pimpin Rapat Paripurna DPRD Kutim Bahas Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2023

Rapat paripurna DPRD Kutim.

KUTIM – Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim), Arfan memimpin rapat paripurna ke-26, Rabu (12/6/2024). Rapat itu membahas nota penjelasan Pemerintah terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran (TA) 2023.

Kegiatan yang berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD Kutim itu dihadiri Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman. Hadir pula 22 anggota DPRD Kutim.

Bacaan Lainnya

Pada kesempatan itu, Arfan mengucapkan rasa syukur masih dapat melakukan pertemuan dalam keadaan sehat.

Arfan menerangkan dasar hukum terkait penyampaian kepala daerah kepada DPRD menyangkut pertanggungjawaban pemerintah, yaitu Peraturan pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri)

“Berdasarkan Peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis pengelolaan keuangan daerah, bahwa kepala daerah menyampaikan Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD paling lambat 6 bulan setelah TA berakhir,” terangnya.

“Dan persetujuan bersama antara kepala daerah dan DPRD perancangan peraturan daerah dilakukan paling lambat 7 bulan sejak TA berakhir,” sambung Arfan.

Dirinya menyampaikan hal tersebut merupakan laporan keuangan Pemda, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan sebuah managemen pemerintahan yang dimulai dari proses perencanaan pembangunan, penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan.

“Oleh karena itu pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2023 adalah bentuk tanggungjawab pemerintah kepada Kutim dalam membangun transparasi dan akuntabilitas dalam tata kelola keuangan,” tuturnya.

“Untuk itu pertanggungjawaban yang disajikan akan menggambarkan bagaimana tata kelola keuangan APBD Kutim TA 2023 telah sesuai dengan standar akuntansi pemerintah,” tambahnya.

Usai penjelasan Arfan, Bupati Kutai Timur, Ardiansyah Sulaiman lalu membacakan nota penjelasan Pemerintah terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran (TA) 2023. (adv)



Pos terkait