Bencana Banjir, Jaringan Demokrasi Indonesia Sarankan Pilkada Luwu Utara Ditunda

  • Whatsapp
5

MASAMBA — Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) Luwu Raya mengusul Komisi Pemilihan Umum (KPU) Luwu Utara melalui KPU Provinsi Sulawesi Selatan menunda pelaksanaan pilkada Luwu Utara, 9 Desember 2020 mendatang.

“Saya usul KPU Luwu Utara melalui KPU Sulawesi Selatan agar menunda Pilkada pada 9 Desember 2020 mendatang,” kata Ketua Presidium JaDI Luwu Raya, Abdul Aziz kepada sejumlah media, Jum’at (17/07/2020).

Alasannya, menurut mantan Komisioner KPU Luwu Utara ini bencana alam banjir bandang yang melanda Kecamatan Masamba, Baebunta dan beberapa desa di Kecamatan Sabbang serta Malangke Barat telah menelan puluhan korban jiwa.

Dikatakan, kepentingan kemanusiaan jauh diatas segalanya.

“Pilkada dan penanganan bencana sama-sama pentingnya. Namun, bencana alam banjir bandang merupakan bencana kemanusiaan yang wajib di tempatkan diatas segalanya,” tegasnya.

Saat ini tengah berlangsung proses pencoklitan mulai 13 Juli hingga 15 Agustus. Sementara, akibat banjir bandang pengungsi mencapai ribuan orang.

“Pencoklitan sangat tidak maksimal. Ribuan pemilih masih dalam pengungsian,” katanya.

Aziz berharap ada sebuah kebijakan yang komprehensif dari pemangku kepentingan melihat persoalan ini.

Usulan tersebut kata Aziz, bukan tanpa alasan. Mengingat, adanya ruang
berdasarkan, ayat (1) pasal 120, Perppu No2 Tahun 2020 atas perubahan ketiga UU No1 Tahun 2015 serta UU No1 Tahun 2014 tentang Pemelihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota.

Bahwa dalam hal pada sebagian wilayah pemilihan, seluruh wilayah, sebagian besar daerah, atau seluruh daerah terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, bencana nonalam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan pemilihan atau pemilihan serentak tidak dapat dilaksanakan, maka dilakukan pemilihan lanjutan atau pemilihan serentak lanjutan.

Adapun ayat (2) berbunyi pelaksanaan pemilihan lanjutan atau pemilihan serentak lanjutan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dimulai dari tahap penyelenggaraan pemilihan atau pemilihan serentak yang terhenti.

“Karenanya ada ruang yang bisa digunakan KPU untuk menundanya,” pungkas Aziz. (adn)





Pos terkait