Novel Harap Rumah Tak Layak Huni di Kutai Timur Dilakukan Pembenahan

Anggota DPRD Kutai Timur, dr Novel Tyty Paemboman.

KUTIM – Anggota DPRD Kutai Timur (Kutim), dr. Novel Tyty Paembonan, menyoroti tingginya kebutuhan perumahan di Kabupaten Kutai Timur seiring dengan meningkatnya mobilisasi penduduk.

Menurutnya, kebutuhan papan menjadi salah satu isu yang harus segera ditangani, mengingat banyaknya masyarakat, termasuk pegawai negeri, pekerja tambang, dan masyarakat umum, yang masih belum memiliki hunian.

Bacaan Lainnya

“Kebutuhan rumah di Kutim sangat tinggi. Banyak penduduk yang berkeluarga tapi belum punya rumah. Ini adalah tanggung jawab kita bersama, terutama pemerintah daerah,” ujar Novel.

Legislator Partai Gerindra menyarankan agar pemerintah daerah menjalin sinergi dengan pemerintah pusat untuk merealisasikan program perumahan yang terjangkau bagi masyarakat.

Dia merujuk pada program Presiden RI, Prabowo Subianto, yang pernah menargetkan pembangunan tiga juta rumah di Indonesia.

“Pemerintah daerah bisa mencari lahan yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), kemudian pemerintah pusat yang membangun rumah dengan konsep rumah murah,” jelas Novel.

Dia menambahkan, kolaborasi ini dapat menjadi solusi untuk memenuhi kebutuhan hunian bagi masyarakat Kutai Timur, sekaligus mendorong pemerataan pembangunan di daerah.

Selain perumahan murah, dr. Novel juga melihat penting dilakukan perbaikan rumah tidak layak huni di Kutai Timur. Dia mengusulkan agar pemerintah daerah melakukan identifikasi dan inventarisasi terhadap rumah warga yang tidak memenuhi standar kesehatan.

“Rumah layak huni ini penting untuk masyarakat kita. Konsepnya mungkin sedikit di bawah perumahan rakyat tipe RSS, tetapi tetap memenuhi standar kesehatan dan kenyamanan,” tuturnya.

Program ini, menurut Novel, tidak hanya akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, tetapi juga membantu menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan nyaman.

Novel berharap pemerintah daerah dapat segera merancang program perumahan dan perbaikan rumah dengan melibatkan semua pihak terkait.

Dia juga menegaskan pentingnya pengelolaan lahan secara bijaksana agar program perumahan dapat berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.

“Kita perlu kerja sama yang baik antara pemerintah daerah dan pusat. Dengan demikian, masyarakat Kutai Timur tidak hanya memiliki rumah, tetapi juga hidup lebih layak dan sejahtera,” pungkasnya. (adv)

Pos terkait