KUTIM – Anggota dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim) Sobirin Bagus mengingatkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutim untuk mempercepat penyerapan anggaran murni 2024. Hal ini didasari penyerapan anggaran Pemkab Kutim yang masih rendah.
Pada bulan Mei 2024 ini, penyerapan anggaran oleh Pemkab Kutim masih dikisaran 12 persen. Angka itu, berdasarkan hasil Rapat Pengendalian Operasional Kegiatan (Radalok) seluruh Perangkat Daerah (PD) di jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutim yang digelar beberapa waktu lalu di Samarinda.
“Yang saya khawatirkan, semua pekerjaan akan numpuk di akhir tahun, dampaknya akan banyak sekali, terutama hasil pembangunan yang pasti tidak akan optimal,” ujar anggota
DPRD Kutim Sobirin Bagus.
Sobirin Bagus menilai Pemkab Kutim harus belajar dari pengalaman tahun lalu. Dimana banyak program yang tidak berjalan lantaran penyerapan anggaran menumpuk di akhir tahun.
Hal ini juga akan berdampak terhadap proses penyerapan anggaran yang tidak maksimal. Hasilnya peristiwa sisa
lebih perhitungan anggaran (SiLPA) akan kembali terjadi seperti tahun sebelumnya.
“Jika ini terus berulang dampaknya akan sangat banyak, harga material akan sangat mahal, karena banyak yang membutuhkan, sedangkan bahan baku kita terbatas, sebagian juga masih harus didatangkan dari luar daerah,” tuturnya.
Selain itu, Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menilai jika Pemerintah masih menggunakan pola lama akan berdampak pada hasil pembangunan. Hal ini sudah pasti berdampak pula kepada masyarakat yang menerima manfaat dari program tersebut.
“Karena nanti kerjanya asal-asalan dan kualitasnya tidak akan sesuai dengan apa yang kita harapkan, ini catatan penting bagi pemerintah,” imbuhnya.
Meski demikian, dia berharap Pemerintah segera memaksimalkan penyerapan anggaran murni 2024 ini. Sehingga, pada akhir tahun nanti tidak terjadi pekerjaan yang terkesan terburu-buru hingga tak memperhatikan kualitasnya. (adv)