KUTIM – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim) Siang Geah menyayangkan sejumlah Kepala OPD yang menurutnya sulit untuk ditemui. Hal itu dia ungkapkan usai DPRD Kutim memanggil sejumlah kepala OPD namun tak hadir.
Para kepala OPD itu hanya mengutus bawahannya untuk hadir di DPRD Kutim. Pemanggilan sejumlah kepala OPD ini dalam rangka membahas rekomendasi BPK RI untuk beberapa program yang perlu diperbaiki.
“Kami tugasnya itu pengawasan. Jadi kami ingin tahu, sudah sejauh mana rekomendasi BPK RI ini dijalankan para kepala OPD. Tapi ada yang sulit ditemui, padahal kami sudah mengundang secara resmi,” ujar Siang Geah.
Padahal, rekomendasi BPK harus dikerjakan sesuai tenggat waktu yang telah ditentukan. Untuk itu, dia menyarankan kepada Kepala OPD agar hadir saat diundang rapat atau koordinasi dengan DPRD Kutim.
Menurut Siang Geah, komunikasi dengan kepala OPD sangat perlu dilakukan untuk meningkatkan pelayanan mereka kepada masyarakat. Dia juga mengatakan, kurangnya komunikasi antara DPRD dengan OPD dapat berdampak buruk pada pelayanan kepada masyarakat.
“Kami harapkan, kerjasama yang baik antara DPRD Kutim dengan OPD. Ini juga untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.
Siang Geah menilai, tidak hadirnya kepala OPD saat dipanggil DPRD Kutim dapat dianggap sebagai pelecehan. Untuk itu, dirinya meminta para Kepala OPD untuk hadir bila di DPRD.
Terkait rekomendasi BPK, Siang Geah menjelaskan, ada beberapa OPD yang diberikan rekomendasi untuk memperbaiki apa yang kurang.
“Seperti volume kurang atau, bayarnya ke pihak ketiga kurang. Itu semua harus diperbaiki sesuai dengan rekomendasi BPK,” tandasnya. (adv)
