Sukses Cegah Korupsi Pelayanan Perizinan, Bupati Luwu jadi Panelis di Acara KPK

  • Whatsapp
Bupati Luwu, Basmin Mattayang saat menjadi panelis di acara KPK.
9

BELOPA — Bupati Luwu, Basmin Mattayang menjadi salah satu panelis dalam diskusi Aksi Nasional Pencegahan Korupsi (ANPK) yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Rabu, (26/08/2020).

KPK menganggap Basmin Mattayang sebagai Kepala Daerah yang sukses menerapkan praktik pencegahan korupsi pelayanan perizinan di Kabupaten Luwu.

Bacaan Lainnya

Makanya, ia didapuk menjadi salah satu panelis bersama Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan Jalil, Walikota Bandung, Walikota Payakumbuh dan Walikota Medan, dalam talkshow yang membahas tentang Praktik Baik Pemanfaatan Peta Digital dalam Pelayanan Perizinan Berusaha di pusat maupun di daerah masing-masing.

Melalui visual meeting, Bupati Luwu mengatakan bahwa Kabupaten Luwu telah melakukan perubahan yang mendasar dalam pelayanan perizinan setelah menggunakan peta digital.

“Peta digital berbasis Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dimanfaatkan untuk pelayanan perizinan di Kabupaten Luwu sendiri telah diterapkan sejak bulan oktober 2018 sesuai dengan PP Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik (OSS) dioperasionalkan di Kabupaten/Kota”, katanya.

Pemanfaatan Peta Digital berbasis RDTR ini menurut Basmin, pelayanannya dilakukan secara online, sehingga lebih transparan dan mudah diakses.

Negosiasi antara pemohon dan petugas juga berkurang dan waktu layanan yang dulunya membutuhkan waktu hingga 1 tahun, kini bisa dipangkas menjadi 12 hari.

“ Program peta digital ini sangat membantu masyarakat. Tadinya mengurus perizinan itu harus bolak-balik ke kantor ditambah lagi proses tinjau lokasi, administrasi dan lain sebagainya yang memakan waktu, stamina dan biaya, kini dengan peta digital sangat memudahkan bagi masyarakat karena memperpendek rentang kendali untuk pengurusan perizinan,” jelasnya.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Nurul Ghufron mengatakan Kota Bandung, Payakumbuh, Kota Medan dan Kabupaten Luwu adalah contoh dari 67 daerah se Indonesia yang telah menerapkan peta digital.

“ Kami menyampaikan selamat dan terima kasih kepada pemerintah daerah yang sudah berbuat untuk melayani masyarakat dengan baik dan berkomitmen mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan”, kata Nurul Ghufron. (fit)



Pos terkait